Jakarta – Polda Metro Jaya resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, menyusul temuan fakta keterlibatan prajurit aktif dalam serangan 12 Maret 2026. Pengumuman disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Selasa (31/3/2026). Sampai saat ini kasus Andrie Yunus masih menjadi pusat perhatian publik karena menyeret beberapa instansi dalam kasusnya.

Polda Metro Serahkan Penanganan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa pelimpahan dilakukan setelah proses penyelidikan awal menemukan fakta yang mengarah pada yurisdiksi militer. Ia menegaskan tidak ada warga sipil yang teridentifikasi terlibat hingga proses serah terima selesai.

“Dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta, saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI,” ujar Iman di hadapan anggota Komisi III DPR.

Sebelumnya, Mabes TNI mengamankan empat prajurit aktif Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS TNI) sejak 18 Maret 2026. Keempatnya, berinisial NDP (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu), dan ES (Serda), kini ditahan di fasilitas Maximum Security Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan, dengan pasal penganiayaan.

TAUD Kritik Pelimpahan Kasus Andrie Yunus: Tidak Ada Dasar di KUHAP

Keputusan pelimpahan langsung menuai kritik keras dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan kuasa hukum korban. Mereka menilai langkah Polda Metro tidak memiliki pijakan hukum yang sah dalam hukum acara pidana yang berlaku.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, menyatakan kekecewaannya secara terbuka dalam rapat yang sama. Menurutnya, tidak ada satu pasal pun dalam KUHAP baru yang membenarkan pelimpahan perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di luar institusi sipil.

“Saya cukup kecewa dengan apa yang disampaikan. Secara prosedur legal formal, tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN,” tegas Dimas.

Kuasa hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio, menambahkan bahwa pihaknya tidak menerima pemberitahuan resmi apapun, baik Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) maupun surat panggilan dari Puspom TNI. Tim advokasi menegaskan kasus ini seharusnya tetap berada dalam ranah peradilan umum, bukan peradilan militer.

Kronologi Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS

Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, menjadi korban penyiraman zat kimia korosif pada Kamis malam, 12 Maret 2026, di Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Serangan terjadi sekitar pukul 23.37 WIB, sesaat setelah Andrie selesai merekam podcast berjudul “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng.

Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan, lalu menyiramkan cairan kimia ke tubuhnya. Andrie mengalami luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh serta trauma kimia tingkat tiga pada mata kanan. Hingga kini, ia masih menjalani perawatan intensif di RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kondisi psikologisnya dinyatakan stabil berdasarkan keterangan resmi pihak rumah sakit.

Dalam perkembangan terbaru, Mabes TNI melalui Kapuspen Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengonfirmasi keempat prajurit BAIS resmi berstatus tersangka. Puspom TNI juga telah bersurat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta keterangan dari Andrie sebagai saksi korban.

Desakan Ungkap Aktor Intelektual dan Tuntutan Peradilan Umum

Koalisi masyarakat sipil menilai penyerangan terhadap Andrie Yunus merupakan upaya pembunuhan berencana yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Mereka mendesak pengungkapan tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan menelusuri hingga pihak yang memberi perintah.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) bahkan mengidentifikasi hingga 16 orang yang diduga terlibat dalam operasi penyiraman, jauh melebihi empat tersangka yang diakui Puspom TNI. Komnas HAM turut mendesak Panglima TNI memerintahkan pemeriksaan mantan Kepala BAIS TNI, Letjen Yudi Abdimantyo, yang mundur dari jabatannya pascakejadian, secara terbuka dan transparan.

Presiden Prabowo Subianto menyebut insiden ini sebagai bentuk terorisme dan menjamin pengusutan tuntas. Meski demikian, desakan publik terus menguat agar kasus Andrie Yunus tidak diselesaikan melalui mekanisme internal militer semata, melainkan dibawa ke peradilan umum demi menjamin transparansi dan akuntabilitas hukum.