beritaenam.com, Jakarta – Peneliti Indonesia Public Institute (IPI), Jerry Massie mempertanyakan pernyataan Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat pertama Capres-Cawapres terkait kenaikan gaji ASN atau PNS untuk menekan tindak pidana korupsi.
“Dalam konteks ini seperti apa menaikkan? Contohnya kinerjanya buruk ini kan kurang benar. Boleh dinaikkan gaji tapi mereka yang berprestasi yang punya kredibilitas. Kalau nggak datang kantor, dinaikkan gaji itu kan mubazir. Itu kebijakan konyol saya rasa,” kata dia, Jumat (18/1/2019).
“Menaikkan gaji hakim, polisi itu bagus, tapi dalam kontekstual begini, gaji tinggi tapi mental buruk kan sama saja. Karena kepuasan pejabat kita kan kurang. Baru rakus dan tamak itu masih tinggi,” imbuhnya.
Dia menambahkan bahwa menaikkan gaji PNS bukan hal yang dapat dengan mudah dilakukan oleh presiden, sebab rencana tersebut harus dibicarakan dan mendapatkan persetujuan DPR.
“Untuk menaikkan gaji itu kan perlu sama DPR budgeting. Pemerintah mengusulkan apakah (disetujui),” ungkapnya.
Selain itu, kata Jerry, hal yang paling penting adalah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan anggaran negara.
“Boleh saja dinaikkan tapi kita lihat (anggaran kita) apakah defisit atau tidak. Apakah ekonomi Indonesia dalam keadaan bagus atau tidak, kan ada sekitar 4,3 juta ASN kan?,” tegasnya, seperti dikutip dari merdeka.com
Menurut dia, opsi pemberantasan korupsi yang lebih ampuh daripada menaikkan gaji adalah penegakan hukum.
“Contohnya dua kandidat mengatakan korupsi contohnya Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar, hukuman seumur hidup. Itu kan pada takut korupsi, tapi kalau cuma ya kita perbaiki rekrutmen. Yang kita dengar dari tahun ke tahun ya itu diintegritas,” tandasnya.
