Beritaenam.com — Ramai menjadi berita internasional, ketika Belanda menjadi salah satu negara yang menyusul keputusan Spanyol menolak alat tes cepat Covid-19 buatan China.
Belanda menyebut kit pengetesan cepat dan alat pelindung diri yang diimpor dari pemasok di Beijing, China, di bawah standar sehingga kualitasnya dipertanyakan.
Negara yang menolak kit alat pengetesan Covid-19 dan APD dari Beijing, sebelumnya adalah Spanyol, Turki, Georgia, dan Republik Cheska. Mereka mempertanyakan kualitas masker dan kit pengetesan cepat yang dipasok dari Beijing tersebut.
Kementerian Kesehatan Belanda menyatakan mereka terpaksa harus mengembalikan sebanyak 600 ribu masker dari China karena menemukan kecacatan. Sebagian masker tak bisa menutupi area mulut dengan sempurna, sedangkan sebagian lain dari masker tersebut tidak memiliki lapisan penyaring yang cukup.
“Petugas kesehatan telah diinformasikan dan diberi tahu untuk tidak menggunakan masker tersebut,” kata Kementerian Kesehatan Belanda dalam pernyataan resmi, seperti dilansir Fox News.
Kementerian Kesehatan Belanda menyatakan dunia sedang mengalami keterbatasan APD. Di sisi lain, APD yang tersedia tidak memenuhi standar yang baik. “Ini merupakan masalah di semua negara,” ungkap Kementerian Kesehatan Belanda.
Terkait kualitas alat pengujian cepat ini, Beijing mengungkapkan bahwa alat yang mereka jual kepada Spanyol dibeli dari perusahaan bernama Bioeasy.
Bioeasy merupakan perusahaan China yang tidak memiliki lisensi untuk membuat alat pengujian cepat Covid-19. Terkait insiden ini, Pemerintah China menyatakan akan menginvestigasi Bioeasy.
Pemerintah Spanyol telah mengembalikan sejumlah tes cepat buatan China yang rusak kepada perusahaan Spanyol yang memasoknya. Kedutaan Besar China di Madrid menulis di Twitter bahwa pabrikan itu tidak memiliki lisensi untuk menjual. Spanyol membalas bahwa produk tersebut memiliki sertifikasi Eropa.
Sumber diplomatik mengatakan kepada Reuters bahwa harga alat tes cepat telah naik 10 kali lipat dalam beberapa kasus. Di samping itu, perusahaan China menuntut pembayaran di muka.
