Beritaenam.com
  • Kawula Muda
  • Catatan Agi
  • Viral
  • Seks
  • Jabar
    • Bandung Raya
No Result
View All Result
  • Kawula Muda
  • Catatan Agi
  • Viral
  • Seks
  • Jabar
    • Bandung Raya
No Result
View All Result
Beritaenam.com
No Result
View All Result
Home Nasional

Reshuffle Kabinet Mengemuka, Parpol Koalisi: Itu Hak Prerogatif Presiden

admin by admin
04/05/2019
in Nasional
0
Reshuffle Kabinet Mengemuka, Parpol Koalisi: Itu Hak Prerogatif Presiden

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat rapat Kabinet di Istana negara.

7
SHARES
102
VIEWS

beritaenam.com, Jakarta – Wacana reshuffle atau perombakan kabinet mencuat usai sejumlah menteri terkait dengan proses hukum di KPK baik dipanggil menjadi saksi maupun digeledah kantor dan rumahnya. Parpol koalisi menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi soal reshuffle itu.

Setidaknya ada tiga menteri yang saat ini berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Mereka ialah Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Jokowi sudah pernah berbicara soal kemungkinan dilakukannya perombakan kabinet. Mengutip Jokowi, Moeldoko menyebut reshuffle kemungkinan bisa dilakukan tergantung kondisi.

“Perombakan kabinet ya Presiden sudah mengatakan bisa iya bisa tidak, kita lihat kepentingannya. Intinya kita semuanya berharap jangan sampai terjadi karena waktu kerja kita kan beberapa bulan. Tetapi sekali lagi kalau sudah persoalan hukum, Presiden selalu tidak mau intervensi tentang itu. Tergantung dari berprosesnya, apa yang terjadi sekarang ini,” ujar Moeldoko di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

PKB, sebagai partai asal Imam Nahrawi menyatakan ada tidaknya perombakan kabinet sepenuhnya diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Reshuffle disebut sebagai hak prerogatif presiden.

“Masalah reshuffle sepenuhnya Pak Presiden Jokowi yang memutuskan, hak prerogatif yang melekat,” kata Wasekjen PKB Daniel Johan, Kamis (2/5/2019) malam.

Daniel tak banyak bicara soal wacana itu. Dia mengatakan belum mendengar rencana presiden mengganti para pembantunya. “Sejauh ini saya belum mendengar,” ucapnya.

PPP juga merespons Moeldoko. Lukman Hakim merupakan menag yang berasal dari PPP. Menurut PPP, perombakan kabinet itu adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

“Soal reshuffle ataupun penyusunan kabinet baru maka PPP memandang itu sebagai hak prerogatif Pak Jokowi selaku Presiden,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, Kamis (2/4/2019).

Menurut Arsul, kalau benar ada reshuffle hal itu diyakini sudah berdasarkan pertimbangan Jokowi. Salah satunya, kata Arsul, pertimbangan itu adalah agar pemerintahan bisa fokus dan berjalan baik.

“Kami percaya bahwa apapun yang diputuskan Presiden tentu atas dasar pertimbangan dan kepentingan yang lebih besar yakni penyelenggaraan pemerintahan yang fokus dan berjalan dengan baik. Dalam konteks kabinet, tentu untuk memastikan bahwa di sisa waktu lebih kurang 5-6 bulan ini target kerja kabinet tercapai,” ujar Arsul.

Sementara NasDem, sebagai partai asal Mendag Enggartiasto Lukika yang rumah dan kantornya digeledah KPK beberapa waktu lalu menyatakan reshuffle adalah wewenang presiden.

“Soal reshuffle itu sepenuhnya wewenang presiden,” kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani saat dihubungi, Kamis (2/5/2019).

Dia tak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti menteri-menterinya. Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan Jokowi sepanjang untuk memperbaiki kinerja kabinet.

“Silakan saja sepanjang untuk memperbaiki kinerja kabinet,” ucap Irma.

Tags: Menteri Kabinet KerjaParpol koalisiPresiden JokowiReshuffle kabinet
Previous Post

Prabowo Batal Jenguk Ani Yudhoyono, Demokrat: Kami Minta Jangan Ngambekan

Next Post

Ray Rangkuti: Masuknya Aktivis 98 Dalam Pemerintahan Bisa Jadi Kunci Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM

admin

admin

Next Post
Ray Rangkuti: Masuknya Aktivis 98 Dalam Pemerintahan Bisa Jadi Kunci Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Ray Rangkuti: Masuknya Aktivis 98 Dalam Pemerintahan Bisa Jadi Kunci Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Beritaenam.com berisi orang-orang profesional. Sudah lulus Uji Kompetensi Dewan Pers. Berintegritas dan berpengalaman di dunia jurnalistik.

  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

© 2022 Beritaenam - PT. Dua Tujuh Delapan

No Result
View All Result
  • Kawula Muda
  • Catatan Agi
  • Viral
  • Seks
  • Jabar
    • Bandung Raya

© 2022 Beritaenam - PT. Dua Tujuh Delapan