beritaenam.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyebut calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto salah tangkap terkait kebocoran APBN sebesar Rp 2 ribu triliun. Menurutnya, Prabowo hanya mengutip dari Wakil Ketua KPK lainnya Basaria Panjaitan.
“Itu kan meng-quote dari Ibu Basaria. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp 4 ribu triliun, APBN kita sekarang kan Rp 2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4 ribu triliun,” tutur Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Menurut Saut, pemerintah bisa mendapatkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun jika upaya penarikan terus dimaksimalkan. Masih ada sekitar Rp 2 triliun yang dapat dijangkau dan kemudian bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Beberapa orang bisa ngejar, jadi kekurangan sekitar Rp 2 ribu triliun. Jadi itu bukan kebocoran, potensi. Kita diskusi di banyak tempat, itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh ibu itu, kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi karena bisa bayangkan, kalau APBN kita sampai Rp 4 ribu triliun,” jelas dia.
Dia mencontohkan, saat KPK sekali menyambangi Pemprov DKI Jakarta di masa jabatan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Tanpa harus bolak-balik, APBN mengucur hingga Rp 7 triliun.
“BPJS bagaimana sekarang kan 2200, jadi kita mengejar itu. Makanya kami datang ke Bea Cukai, datang ke pajak,” kata Saut.
Lebih lanjut, datangnya APBN dapat dipelajari satu per satu antar instansi terkait. Dengan sistematis dan terstruktur, lanjut Saut, pihaknya yakin dapat mengumpulkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun.
“Contohnya tadi itu, saya datang ke DKI kok baru sekali dapat Rp 7 triliun, datang ke Priok, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi,” Saut menandaskan.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jumat, 5 April 2019. Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp 1.000 triliun.
Namun, kata Prabowo, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp 2.000 triliun. Hasil ini, menurut Prabowo membuktikan bahwa perhitungannya selama ini tidak asal.
“Saya bersyukur, salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan ada menteri yang mengatakan lose di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?” ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, menghitung kebocoran Rp 1.000 triliun uang negara sangat mudah. Prabowo pun menyindir, bahwa pihak lain hanya bisa menggulirkan isu-isu tak subtansial. Sementara, untuk mengatasi kebocoran uang negara tidak mampu.
“Bisa nakut-nakuti, 02 akan hapus tahlilan, dirikan negara khilafah. Dia tidak bisa menjawab bagaimana kau atasi Rp 2.000 triliun itu,” tandasnya.
