Sikap hakim vonis Nadiem yang langsung meninggalkan ruang sidang seusai membacakan putusan menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) mempelajari peristiwa tersebut.
Sikap Hakim Vonis Nadiem yang Jadi Kontroversi
Peristiwa terjadi dalam sidang vonis Nadiem Anwar Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 30 Juni 2026. Setelah membacakan putusan 10 tahun penjara, majelis hakim langsung menutup persidangan dan meninggalkan ruang sidang tanpa memberi kesempatan kepada terdakwa menyatakan sikap.
Dalam praktik peradilan, majelis hakim lazimnya menanyakan sikap terdakwa, apakah menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding. Peristiwa yang berbeda dalam sidang Nadiem memicu perhatian publik dan kalangan hukum.
“Silakan saja kepada Komisi Yudisial atau pun Badan Pengawasan Mahkamah Agung mempelajari masalah ini.”
Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Yusril menyatakan hal itu di Depok, Jawa Barat, Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, pihak berwenang akan menilai apakah sikap hakim vonis Nadiem termasuk pelanggaran etika dalam beracara atau tidak.
Klarifikasi Juru Bicara PN Jakarta Pusat
Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar, menyatakan tidak ada masalah jika majelis hakim tidak menanyakan sikap terdakwa langsung. Menurut Firman, hak terdakwa untuk menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding tetap dapat digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.
Yusril menegaskan pemerintah bersikap netral terhadap substansi vonis. Ia menyebut penilaian atas terbukti atau tidaknya perbuatan tersangka sepenuhnya berada di tangan pengadilan.
Menko Hukum juga menanggapi dissenting opinion atau pendapat berbeda dari salah satu hakim yang meminta Nadiem dibebaskan. Menurut Yusril, perbedaan pendapat merupakan hal biasa dalam putusan pengadilan karena majelis hakim yang menyidangkan perkara terdiri atas lima orang.
Latar Vonis dan Dissenting Opinion
Dalam putusan, majelis menyatakan Nadiem terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti Rp809,59 miliar subsider lima tahun penjara.
Hakim anggota, Andi Saputra, menyampaikan dissenting opinion. Ia berpendapat pembuktian yang diajukan penuntut umum belum memenuhi standar pembuktian dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan.
Empat hakim lainnya menyatakan Nadiem terbukti bersalah. Perbedaan pendapat di internal majelis hakim itu ikut mengiringi sorotan atas sikap hakim vonis Nadiem yang dinilai janggal oleh sebagian pihak.
Kejaksaan Agung telah mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara. Pihak Nadiem juga menyatakan akan menempuh langkah hukum serupa, sehingga perkara ini masih akan berlanjut ke pengadilan tingkat banding.
Kejagung menegaskan tetap menghormati putusan pengadilan, meski mengajukan upaya banding. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut sejumlah pertimbangan majelis akan dipersoalkan secara rinci dalam memori banding.
Anang menyatakan salah satu poin yang menjadi keberatan Kejagung adalah besaran hukuman. Menurutnya, vonis 10 tahun belum memenuhi dua per tiga dari tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara selama 18 tahun.
Sikap hakim vonis Nadiem yang meninggalkan ruangan turut memicu perbincangan di kalangan pengamat hukum. Sejumlah pihak menilai peristiwa itu tidak lazim dalam persidangan pidana, meski secara prosedur tidak menghilangkan hak terdakwa untuk mengajukan banding.
Nadiem melalui pengacaranya menyatakan akan mengajukan banding demi memperjuangkan kebenaran. Ia menyampaikan sikap tersebut kepada wartawan seusai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 30 Juni 2026.
Perhatian publik kini beralih pada dua jalur, yakni proses banding di pengadilan tinggi dan penilaian etika oleh KY serta Bawas MA. Kedua lembaga memiliki mekanisme pemeriksaan sendiri terhadap dugaan pelanggaran kode etik hakim.
Yusril menekankan pentingnya menghormati apa pun putusan pengadilan. Menurutnya, adanya kelompok yang pro dan kontra terhadap vonis merupakan hal wajar, sepanjang proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Sikap hakim vonis Nadiem yang menjadi sorotan sekaligus mengingatkan pentingnya keseragaman praktik peradilan. Peristiwa serupa berpotensi menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung untuk memperkuat panduan tata cara persidangan pidana.
Sumber: detik.com | kompas.com