Site icon Beritaenam.com

Sultan Waka DPD RI Desak Polisi Telusuri Bocornya Data BPJS

Diduga Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, Wakil Ketua DPD RI Minta Kepolisian Segera Bertindak.

Viral informasi di media sosial Twitter yang menyebutkan ada dugaan bocornya data 279 juta penduduk dan dijual di forum online peretas Raid Forums pada 12 Mei.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya Jum’at (21/5/2021) angkat bicara.

BPJS Kesehatan tak cukup menginvestigasi, tapi mencari tahu oknum dan biarkan aparat kepolisian juga bergerak menelusuri.

Data BPJS Kesehatan yang bocor itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin atau sekitar US$ 6 ribu (Rp 86,4 juta).

“Data BPJS Kesehatan tersimpan di server mana, kok bisa sampai bocor. Bagaimana  sistem pengamanan data?” demikian Sultan juga merupakan bagian dari Forum Pimpinan Media Digital Indonesia.

Sultan memaparkan, data BPJS kesehatan yang bocor meliputi nama peserta, KTP, gaji, nomor ponsel, email, serta alamat.

Data tersebut diunggah oleh akun bernama kotz. Satu juta data diberikan secara gratis oleh akun itu tanpa kata sandi sebagai contoh. Sedangkan, total data yang tersedia ada 279 juta.

“Ada juga 20 juta data yang memiliki foto pribadi,” kata akun itu dikutip dari forum.

Data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual, bahkan ada data orang yang dudah meninggal. Ramai dibicarakan, kumpulan data BPJS Kesehatan yang bocor itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin atau sekitar US$ 6 ribu (Rp 86,4 juta).

Maka, “Perlu agar kemudian informasi ini ditindak cepat oleh Kepolisian karena jika dugaan tersebut benar maka data penduduk Indonesia yang bocor bisa saja berpotensi untuk disalah gunakan.”

“Sebab data yang didapatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab rentan sekali untuk dijadikan bahan sumber kejahatan”, ujar Sultan.

Mengenai kebocoran data ini, Sultan menegaskan telah diperbincangkan di dunia maya. Lucunya, sudah beberapa kali terjadi tapi belum ada tindak lanjut ke meja hijau, atau penulusuran ke arah pencarian pihak dengan aspek kriminal.

“Masyarakat memantau aparat untuk segera bertindak,” ujar Sultan Najamudin, pendiri dari majalah HealthNews yang direkomendasi oleh UNODC (United Nations Drugs and Crime).

Exit mobile version