beritaenam.com, Jakarta – Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik justru menyalahkan capres petahana Joko Widodo saat menanggapi sindiran Wantimpres Agum Gumelar kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung Prabowo Subianto. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pun heran atas sikap PD.
“Sebaiknya janganlah ketidakberdayaan membangun koalisi lalu menyalahkan Jokowi. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Pak Jokowi. Nanti AHY nggak menang di Pilkada DKI dibilang salahnya Jokowi. Lalu AHY tak maju capres dibilang salahnya Jokowi juga?” ujar Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma’ruf, Achmad Baidowi, kepada wartawan, Kamis (14/3/2019).
“Sebaiknya Rachland berpikir realistis saja sebagai petinggi partai,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa Awiek itu pun menyebut pernyataan Rachland soal Jokowi yang memilih Prabowo sebagai capres pesaingnya di Pilpres 2019 adalah mengada-ada. Awiek menegaskan tak ada campur tangan dari Jokowi atas pilihan Prabowo untuk maju sebagai capres.
“Wah, itu pernyataan ngaco. Tak ada desain Jokowi sengaja memilih Prabowo sebagai pesaing di pilpres,” tegas Awiek.
Politikus PPP itu juga menepis tudingan Rachland bahwa parpol koalisi Jokowi memaksakan presidential threshold (PT) 20% dalam Pilpres 2019 dengan memakai ulang hasil Pemilu 2014. Awiek menegaskan ketentuan ketentuan PT itu berlaku sejak 2009.
“Ketentuan presidensial threshold 20% kursi atau 25% suara berlaku sejak 2009 yang melahirkan 3 paslon. Artinya, kalau parpol-parpol mau membentuk poros baru bisa saja, termasuk Demokrat. Namun pada 2014 demokrat tak mengambil sikap. Baru 2019 mengambil sikap dan itu pun di akhir. Jika tetap abstain, maka 2024 tak bisa lagi ikut ajukan capres,” tuturnya.
“Lalu kenapa hasil Pemilu 2014 dipakai lagi sebagai acuan? Karena tidak ada larangan dari MK dan MK tidak membatalkan threshold. MK hanya memerintahkan pemilu serentak,” sambung Awiek, seperti dikutip dari detik.com
Sebelumnya, dalam video pernyataannya yang beredar luas, Wantimpres Agum Gumelar menyesalkan sikap SBY yang mendukung Prabowo. Pasalnya, SBY merupakan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang meneken surat pemberhentian terhadap Prabowo.
Partai Demokrat kemudian menjawab sindiran Agum terhadap sang ketua umum. Menurut Rachland, SBY sama sekali tak bisa disalahkan dalam kaitannya dengan dukungan kepada Prabowo. Seharusnya yang disalahkan adalah Jokowi.
“Salahkan Pak Jokowi. Berapa banyak yang memilih Pak Prabowo menjadi presiden, baru akan kita ketahui bulan depan, April. Tapi siapa yang memilih Pak Prabowo sebagai satu-satunya calon presiden pesaing Pak Jokowi sudah dari awal kita ketahui, tak lain adalah Pak Jokowi sendiri,” kata Rachland.
