[ad_1]
Polisi anti huru hara menghapus barikade di luar Gedung Pemerintah saat mereka bersiap untuk membubarkan pengunjuk rasa pro-demokrasi di Bangkok pada 15 Oktober 2020, setelah pemerintah mengumumkan keadaan darurat menyusul unjuk rasa anti-pemerintah pada hari sebelumnya. Foto: Panumas SANGUANWONG / AFP
Polisi anti huru hara secara paksa membersihkan pengunjuk rasa yang berkemah semalam di luar rumah pemerintah Bangkok tak lama setelah dekrit darurat berlaku pada pukul 4 Kamis pagi. Beberapa pemimpin protes terkemuka juga ditangkap, kata Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Keputusan itu diumumkan di media pemerintah setelah pengunjuk rasa menghalangi iring-iringan mobil kerajaan dengan anggota keluarga Raja Maha Vajiralongkorn dalam unjuk rasa yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada monarki kuat Thailand, yang telah menjadi titik nyala dalam seruan untuk reformasi.
Dalam foto, Ratu Thailand Suthida terlihat saat mobilnya melewati kerumunan pengunjuk rasa yang memberikan salam tiga jari ikonik dari film “The Hunger Games”, yang secara de facto menunjukkan perbedaan pendapat untuk gerakan baru yang dipimpin pemuda.
Tindakan keras itu terjadi setelah bentrokan antara demonstran pro-demokrasi dan pengunjuk rasa kerajaan lainnya yang mengenakan kemeja kuning yang menandakan hubungan dengan monarki.
Puluhan ribu pengunjuk rasa pro-demokrasi berkemah di luar kantor perdana menteri Rabu di ibu kota untuk menuntut pengunduran diri pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mantan pemimpin junta yang memimpin kudeta pada tahun 2014 dan memegang kekuasaan. pada pemilu 2019 penuh dengan penyimpangan.
Selama berbulan-bulan sekarang pengunjuk rasa telah mendorong batas dengan secara terbuka memperdebatkan peran Vajiralongkorn, yang dilindungi oleh undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, dan menyerukan reformasi pada monarki yang sangat kaya. Mereka juga menuntut konstitusi baru.
Sebagai bagian dari keputusan tersebut, media juga dibatasi dari publikasi berita dan informasi “yang dapat menimbulkan ketakutan atau sengaja mengubah informasi, menciptakan kesalahpahaman yang akan mempengaruhi keamanan atau perdamaian dan ketertiban nasional,” menurut terjemahan yang dibagikan secara online.
Kelompok hak asasi manusia mengecam keputusan itu sebagai alasan lain untuk menghentikan protes damai yang pertama kali meletus pada Februari di negara Asia Tenggara itu.
“Daripada memperkenalkan langkah-langkah untuk mengakhiri protes, dan menangkap para pemimpinnya, otoritas Thailand harus mendengarkan kekhawatiran yang mereka angkat,” kata Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah pernyataan. “Mereka mungkin menemukan bahwa saran mereka dapat bermanfaat bagi seluruh negeri, dan bukan hanya segelintir orang, seperti yang telah dilakukan politik Thailand selama ini.”
[ad_2]
