beritaenam.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman tak yakin kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin bisa menguasai semua isu di debat capres-cawapres, termasuk soal korupsi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pun menyinggung hubungan antara mantan Presiden Soeharto dan capres Prabowo Subianto yang tak lepas dari korupsi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding. Dia awalnya menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di titik terendah, di bawah 20, saat era Presiden Soeharto.
“Soeharto berkuasa dikenal dengan istilah masifnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prabowo adalah anak mantu Soeharto yang tidak bisa lepas dan dilepaskan dari keadaan ini. Prabowo ikut menikmati keuntungan Soeharto dan keluarga,” kata Karding kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).
“Bisa jadi usaha-usaha Prabowo dan keluarganya berkembang pada saat itu. Sangat sulit kalau menyatakan kalau dia bebas dari KKN tersebut,” tudingnya.
IPK Indonesia saat ini mengalami kenaikan dan mencapai angka 37. Karding menilai hal tersebut tidak akan terjadi jika presiden tidak mendukung pemberantasan korupsi.
“Indeks Korupsi Indonesia sejak 1998 sampai 2017 adalah kenaikan tertinggi di dunia. Ini tidak akan jalan kalau presidennya tidak mendukung pemberantasan korupsi,” ujar Karding.
Karding lalu menyinggung kebijakan Presiden Jokowi yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, misalnya PP Nomor 43 Tahun 2018, yang salah satu isinya adalah seseorang akan mendapatkan hadiah dari negara jika melaporkan tindakan korupsi.
Selain itu, Jokowi disebut Karding membangun sistem yang meminimalkan terjadinya korupsi, seperti memangkas perizinan dengan sistem online, pembayaran nontunai, literasi antikorupsi, serta reformasi birokrasi.
“Jokowi tidak membela pejabat mulai dari menteri, gubernur, dan bupati, walau itu dari PDIP sekalipun, yang melakukan tindakan korupsi,” ungkapnya.
Karding juga menyinggung keluarga Jokowi yang tidak memanfaatkan posisi Jokowi untuk mencari keuntungan. Menurut Karding, hal seperti itu hanya terjadi di era capres petahana tersebut.
“Anak dan keluarga dekatnya tidak ada yang memanfaatkan posisi bapaknya untuk mencari keuntungan ketika berkuasa. Anaknya rela berjualan pisang goreng, martabak. Bahkan anak seorang presiden tidak lulus pegawai negeri. Itu hanya terjadi di zaman Jokowi,” jelas Karding.
Politikus PKB ini pun sekali lagi meyakinkan bahwa Jokowi akan memenangi debat capres karena dinilai memiliki konsep pemberantasan korupsi yang menyeluruh.
“Artinya, debat akan dimenangkan Jokowi, karena perbuatan yang bersih, kebijakan yang telah dikeluarkan, dan konsep pemberantasan korupsi yang menyeluruh,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menilai pernyataan Karding tersebut asal bunyi. Andre mengungkapkan Prabowo memulai bisnisnya setelah pensiun dari TNI dan setelah kembali dari Yordania.
“Pernyataan Karding ini kan asbun, asal bunyi, membangun narasi yang menyesatkan soal bisnis Pak Prabowo, sudah jelas Pak Prabowo itu berbisnis di atas tahun 2000, setelah beliau pensiun dan pulang dari Yordan, membangun bisnisnya 2001, dan itu Pak Harto sudah berhenti tahun 1998, berarti asal bunyi,” kata Andre saat dihubungi terpisah, Jumat (28/12).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyebut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal bisa menjawab semua isu soal HAM di debat capres-cawapres 2019.
Di sisi lain, Habiburokhman tak yakin kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin bisa menguasai semua isu, termasuk soal korupsi.
“Yang kami khawatirkan justru paslon sebelah akan gelagapan membahas isu korupsi. Bagaimana mungkin mengklaim Nawacita berhasil jika banyak politikus pendukung kubu sebelah yang justru tertangkap KPK,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (28/12).
Habiburokhman mengaku punya catatan soal pendukung kubu Jokowi yang tertangkap KPK. Dia juga menyeret eks Mensos era Presiden Jokowi, Idrus Marham, yang terjerat kasus korupsi di KPK.
“Menurut catatan kami, sepanjang 2018 terjadi penangkapan setidaknya 20 kepala daerah, yang 14 di antaranya adalah politikus dari partai pendukung pemerintah. Belum lagi kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial,” sebut Habiburokhman.
Sumber: detik.com
