WASHINGTON, 4 Mei 2026 Konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memasuki babak baru yang berliku. Presiden AS Donald Trump pada 1 Mei 2026 secara resmi menyatakan kepada Kongres bahwa permusuhan militer dengan Iran telah berakhir. Namun, fakta di lapangan berbicara lain: Selat Hormuz belum sepenuhnya terbuka, blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku, dan perundingan damai antara kedua negara belum menghasilkan kesepakatan permanen. Berikut adalah update terbaru perang Iran AS.
Kronologi Singkat: Dari Serangan 28 Februari hingga Surat Trump
Konflik ini bermula ketika AS dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan yang diluncurkan saat negosiasi nuklir tidak langsung masih berlangsung itu menargetkan instalasi militer, gedung pemerintahan, dan sejumlah pejabat senior Teheran, termasuk pemimpin tertinggi negara tersebut.
Iran membalas dengan mengerahkan ratusan drone dan rudal balistik ke Israel, pangkalan militer AS di kawasan Teluk, serta beberapa negara Arab sekutu Washington, termasuk Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia, ditutup oleh Teheran sebagai senjata ekonomi.
Gencatan senjata dicapai pada 8 April 2026 melalui mediasi Pakistan. Perundingan lanjutan berlangsung di Islamabad pada 11-12 April, namun berjalan maraton selama 21 jam tanpa menghasilkan draf perdamaian. Trump kemudian secara sepihak memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan.
“Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah berakhir. Tidak ada baku tembak antara pasukan Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026.”
– Presiden Donald Trump, surat kepada Kongres AS, 1 Mei 2026
Pernyataan Trump disampaikan tepat 60 hari setelah dirinya secara formal memberi tahu Kongres mengenai operasi militer tersebut. Berdasarkan War Powers Act 1973, presiden wajib memperoleh otorisasi Kongres jika ingin melanjutkan konflik lebih dari 60 hari. Surat Trump, yang ditujukan kepada Ketua DPR Mike Johnson dan Ketua Senat Chuck Grassley, menjadi argumen bahwa fase militer telah selesai sehingga persetujuan Kongres tidak diperlukan.
Proposal 14 Poin Iran dan Tenggat Satu Bulan
Pada 30 April 2026, Iran menyampaikan proposal damai berisi 14 poin yang direvisi kepada AS melalui Pakistan sebagai mediator. Dokumen tersebut menetapkan lini masa ketat selama satu bulan untuk mencapai kesepakatan, mencakup akses maritim, pengakhiran blokade laut, dan gencatan senjata berkelanjutan.
Tuntutan utama dalam proposal itu meliputi pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran, penghentian perang secara permanen, jaminan tidak adanya agresi militer di masa depan, dan penarikan pasukan AS dari kawasan sekitar Iran. Iran juga mengusulkan moratorium pengayaan uranium selama 10 tahun dengan verifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
“Mereka tidak mencapai satu pun tujuan mereka. Itulah sebabnya mereka meminta negosiasi.”
– Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, menyusul kegagalan perundingan Islamabad
Namun, Trump merespons negatif terhadap proposal tersebut. Klausul ganti rugi perang yang diminta Iran dinilai sebagai penghinaan, sementara moratorium 10 tahun dianggap hanya menunda masalah. AS bersikeras agar Iran menangguhkan pengayaan uranium setidaknya satu dekade dan memindahkan pasokan uranium yang diperkaya keluar dari wilayah negara tersebut, tuntutan yang belum diterima Teheran.
Selat Hormuz dan Dampak Ekonomi Global
Selat Hormuz hingga kini dilaporkan belum sepenuhnya kembali normal. Penutupan jalur vital yang dilalui seperlima pasokan minyak dan gas dunia itu mengguncang pasar energi global. Harga minyak Brent melonjak lebih dari 50 persen sejak perang dimulai, menembus 108 dolar AS per barel.
Kenaikan harga energi berdampak berantai pada biaya pupuk, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Puluhan negara mendesak agar jalur pelayaran segera dibuka kembali. Departemen Keuangan AS memperingatkan bahwa pihak mana pun yang membayar biaya tol kepada Iran untuk melintas di Selat Hormuz berisiko melanggar sanksi AS.
AS terus mempertahankan blokade pelayaran terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara Iran menolak menyerah pada tuntutan denuklirisasi. Pentagon merilis estimasi biaya operasi militer sekitar 25 miliar dolar AS. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengklaim total pengeluaran AS sebenarnya mencapai 100 miliar dolar AS, empat kali lipat angka resmi yang diakui Washington.
Respons Kongres AS dan Tekanan Domestik
Di Kongres AS, perdebatan mengenai kewenangan presiden dalam perang terus memanas. Upaya Partai Demokrat untuk membatasi langkah Trump dalam konflik Iran gagal enam kali. Sebagian senator Partai Republik, termasuk Susan Collins dan Rand Paul, mulai bergabung dengan mayoritas Demokrat dalam mendukung resolusi pembatasan, meski tetap diblokir di Senat.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mengecam keras klaim Trump bahwa perang telah berakhir. Senator Jeanne Shaheen menegaskan bahwa pernyataan Trump tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, mengingat puluhan ribu personel militer AS masih berada dalam kondisi berbahaya di kawasan, Selat Hormuz belum terbuka, dan harga-harga di dalam negeri terus melonjak.
“Pengumuman presiden tidak mengubah fakta bahwa ia memulai perang tanpa otorisasi Kongres dan tanpa strategi jangka panjang yang jelas.”
– Senator Jeanne Shaheen, anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS
Dinamika Internal Iran: Pergeseran Kekuasaan ke IRGC
Di dalam Iran, terjadi pergeseran kekuasaan signifikan. Laporan dari lembaga War Institute di Washington menyebut bahwa Komandan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Mayor Jenderal Vahidi beserta lingkaran elitnya secara de facto mulai menguasai dua sektor paling vital: militer dan diplomasi luar negeri.
Pergeseran ini berdampak pada proses negosiasi. Tim perunding Iran yang sebelumnya berada di bawah pengaruh pemerintah sipil dinilai tidak lagi memiliki otonomi penuh. Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf mengecam apa yang ia sebut sebagai ambisi berlebihan dari delegasi AS dalam perundingan Islamabad.
Iran juga memperkuat hubungan dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Araghchi bertemu Presiden Vladimir Putin di St. Petersburg. Putin memuji Iran sebagai pihak yang berjuang untuk kedaulatan mereka dan menyatakan Rusia akan berupaya membawa perdamaian di Timur Tengah.
Posisi Internasional dan Dampak Kawasan
Secara internasional, konflik ini mendapat kecaman luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam serangan pembuka AS dan Israel, menilainya merusak stabilitas kawasan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut serangan awal AS dan Israel dilakukan tanpa tujuan jelas serta melanggar hukum internasional, namun tetap menegaskan Iran bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz.
Di kawasan, konflik ini memicu efek domino. Pertempuran antara Hezbollah dan Israel di Lebanon meningkat menjadi perang penuh, menewaskan lebih dari 2.000 jiwa. UEA memutuskan keluar dari OPEC di tengah krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz. Oman dan Qatar terus mendorong dialog lanjutan sebagai mediator.
Status Terkini: Gencatan Senjata Rapuh, Diplomasi Belum Final
Hingga Senin, 4 Mei 2026, konflik Iran-AS berada dalam kondisi gencatan senjata yang rapuh tanpa kesepakatan permanen. Trump menyatakan fase militer telah selesai, namun blokade laut dipertahankan, Selat Hormuz masih menghadapi gangguan, dan kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan tuntutan nuklir dan jaminan keamanan.
Iran menetapkan tenggat satu bulan bagi negosiasi untuk mencapai kerangka kesepakatan. Jika tidak tercapai, Teheran memperingatkan akan mengambil langkah-langkah yang tidak disebutkan secara spesifik. AS, di sisi lain, terus mempertahankan tekanan ekonomi melalui blokade sebagai kartu tawar utama dalam negosiasi nuklir.
Baca juga: 7 Manfaat Nyata untuk Kesehatan dan Kecantikan dari Dalam
