Beritaenam.com, Jakarta – Partai Demokrat memberi lampu hijau bagi kader-kadernya yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Padahal, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah menyambut rangkulan Prabowo Subianto yang notabene bakal berhadapan dengan Jokowi.
Setidaknya ada 5 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat merapat ke Jokowi. Tudingan politik ‘main dua kaki’ pun dialamatkan pada Demokrat.
“Papua, kemudian ada Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bali,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Andi Arief, Minggu (9/9) kemarin.
Dari 5 wilayah itu, menurut Andi, baru Papua yang meminta dispensasi. Sedangkan, 4 wilayah lainnya baru berpotensi meminta dispensasi.
Bahkan salah satu kader Demokrat yaitu Deddy Mizwar malah menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan tak dijatuhi sanksi.
Namun Andi menampik bila Demokrat ‘main dua kaki’, terus maksudnya apa?
“Jadi kita bukan main dua kaki. Ya gimana kalau kita pecat kan partai juga bisa rugi, kemenangan tidak kita dapat, Karena bagi kami peperangan sesungguhnya itu di Jateng, Jatim, Jabar, Sulsel, Sumut. Lima tempat itu untuk menentukan kemenangan,” kata Andi.
Sikap Demokrat itu pun menjadikan tanda tanya bagi partai-partai politik (parpol) pengusung Prabowo lainnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pun meminta kepastian totalitas dukungan Demokrat.
“Saya kira mestinya begitu ya. Logikanya itu kalau ada sebuah keputusan yang diambil DPP pasti mengikat,” ujar Fadli, Senin (10/9).
“Tidak mungkin keputusan itu ada pengecualian-pengecualian, pastinya mengikat. Namun kita pasti memahami kalau ada kenyataan tertentu yang lokal spesifik saya kira pasti mereka juga akan memikirkan hal-hal begitu,” imbuh Fadli.
Jawaban Demokrat soal adanya dispensasi juga dipertanyakan. Menurut Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay, Demokrat seharusnya mengerahkan seluruh kekuatan politiknya pada Prabowo yang telah diusungnya.
“Tentu kita mengharapkan seluruh kekuatan politik yang dimiliki Partai Demokrat diarahkan bagi pemenangan pasangan Prabowo-Sandi,” ujar Saleh.
“Begitu menyatakan bergabung, sudah semestinya bersama-sama all out memenangkan. Kalau ada dispensasi dengan membolehkan sebagian mendukung pasangan kompetitor, lalu apa makna kebersamaan di koalisi Prabowo-Sandi?” imbuh Saleh.
Sedangkan bagi parpol kubu Jokowi, sikap Demokrat yang memberi izin para kadernya dinilai positif.
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari memaklumi hal tersebut lantaran memang rakyat di basis wilayah yang disebutkan Andi tadi memang mendukung Jokowi.
“Sulit untuk tidak mendukung Jokowi karena rakyat di sana (Papua) pro-Jokowi,” ujar Eva.
“Jika tidak diizinkan mereka siap dipecat, daripada kehilangan kader, tentu pilihannya ya mengizinkan,” imbuh Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago.
Jadi apa sebenarnya maksud Demokrat?
“Yang jelas Partai Demokrat adalah partai yang demokratis,” ujar Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut AHY, Demokrat membuka peluang kadernya untuk menentukan sikap. Namun secara kepartaian, sesuai yang sudah diputuskan Majelis Tinggi PD, partai berlambang bintang mercy itu mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.
“Dalam jumlah konstituen yang besar, satu dua orang yang ingin atau pun menyuarakan hal yang berbeda saya pikir masih wajar-wajar saja, hal seperti itu pun tidak terjadi hanya di Partai Demokrat, partai lain dan negara lain juga sama,” ujar AHY.
“Yang paling penting, kami akan fokus pada upaya pemenangan Partai Demokrat, termasuk di Bangka Belitung sendiri,” imbuh AHY.
Sumber:detik.com
