beritaenam.com, Jakarta: Wacana pemerintah memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa dinilai peluang menjanjikan terhadap investasi. Kehadiran kota baru ini sejalan dengan upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Saya kira visi ke depan itu bagus, peningkatan ekonomi otomatis pasti ada,” kata Presiden Komisaris PT Panasonic Indonesia Rachmat Gobel kepada Medcom.id, di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2019.
Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) ini mengatakan rencana jangka panjang Presiden Joko Widodo tersebut akan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat darah. Pilihan aktivitas pusat kawasan bisnis bisa hadir lebih banyak dan beragam di Tanah Air.
“Pak Jokowi tidak menjadikan prioritas utama semata-mata mambangun dengan membuat ibu kota yang baru, tapi beliau menunjukan perhatian pada daerah,” paparnya.
Politikus Partai NasDem ini menilai kehadiran ibu kota baru tersebut tak akan langsung dirasakan pemerintahan saat ini.
Namun demikian, eksekusi realisasi akan menjadi dasar terpenting untuk menghadapi tantangan di masa depan.
“Beliau membangun ekonomi dari pinggiran, pasti fokus beliau akan ke sana, itu adalah rencana jangka panjang,” kata mantan Menteri Perdagangan ini.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare (ha) di luar Pulau Jawa. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut sebanyak Rp466 triliun.
“Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan, di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau USD33 miliar,” kata Bambang di Kantor Presiden.
Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun memiliki porsi sekitar Rp250 triliun dari pemerintah dan sisanya oleh pihak swasta.
Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.
Pemerintah sendiri telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin tinggi.
Pertemuan lanjutan akan dilakukan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan master plan terkait pembangunan ibu kota baru itu.
