Beritaenam.com — Biaya serfifikasi halal gratis, jika beromzet di bawah Rp1 Miliar. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Gratis bagi produk usaha kecil dengan syarat omzet di bawah Rp1 miliar per tahun. Usaha yang diprioritaskan adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman.
Menurut Airlangga, omzet tersebut setidaknya sudah cukup adil digunakan untuk menilai usaha kecil yang pantas mendapat subsidi biaya sertifikasi produk halal dari pemerintah. Di sisi lain, acuan tetap dibutuhkan meski pemerintah ingin mempercepat program sertifikasi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal membebaskan biaya sertifikasi produk halal bagi usaha berskala mikro dan kecil. Rencananya, pembebasan biaya akan diberikan dari registrasi, proses sertifikasi, hingga sertifikat benar-benar terbit.
“Kalau tarif di-nol-kan, namun pelaksanaannya untuk menjangkau sampai jutaan usaha kecil seperti apa itu yang dibahas. (Tarif nol) untuk usaha mikro kecil,” ujar Sri Mulyani.
Bersamaan dengan kebijakan ini, artinya pemerintah akan memberikan subsidi atas program sertifikasi produk halal. Sayangnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu belum bisa memberi estimasi berapa besar anggaran yang disiapkan kementeriannya untuk mendukung program ini.
“Nanti kan BPJPH yang akan mengestimasinya (nilai kebutuhan anggaran),” ungkapnya.
Bendahara negara mengatakan kebijakan ini diambil untuk mempercepat program sertifikasi produk halal, khususnya bagi usaha mikro dan kecil di bidang makanan dan minuman. Sebab, pemerintah menjadwalkan produk makanan dan minuman bisa tersertifikasi menyeluruh sampai batas waktu 17 Oktober 2024.
Sementara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto membenarnkan bahwa belum ada hitungan anggaran subsidi yang diperlukan untuk membantu sertifikasi produk halal usaha mikro dan kecil. Namun ia mengatakan pemenuhan anggaran kemungkinan akan dilakukan dari dua sumber.
Intinya bagaimana memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Program sertifikasi ini mewajibkan kepemilikan sertifikat halal bagi seluruh produk yang lalu lalang di pasar nasional.
Dengan begitu, ketentuan wajib sertifikasi tidak hanya berlaku untuk produk yang diproduksi di dalam negeri saja, namun juga dari impor. Indonesia akan menggalang kerja sama khusus secara bilateral dengan negara tersebut agar sertifikasi halal bisa dilakukan.
