Sebanyak 36 negara resmi dukung untuk adili Putin dengan menandatangani perjanjian pembentukan Tribunal Khusus Kejahatan Agresi terhadap Ukraina pada Jumat, 15 Mei 2026, dalam pertemuan tahunan Menteri Luar Negeri Dewan Eropa di Chisinau, Moldova. Pengadilan khusus ini dirancang untuk mengadili pemimpin tertinggi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, atas keputusan melancarkan invasi ke Ukraina sejak Februari 2022.
Tribunal Khusus Kejahatan Agresi: Apa dan Mengapa?
Tribunal ini berbeda dari mekanisme hukum internasional yang sudah ada. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas dugaan deportasi paksa anak-anak Ukraina, namun ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan agresi dalam kasus ini karena Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma, dasar hukum ICC.
Tribunal baru ini dirancang untuk menutup celah yurisdiksi tersebut. Mandatnya mencakup penuntutan atas ‘crime of aggression’, yaitu tindakan memutuskan, merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan invasi terhadap kedaulatan negara lain. Ini merupakan kejahatan kepemimpinan, bukan kejahatan lapangan.
“Tribunal Khusus ini mewakili keadilan dan harapan. Waktu bagi Rusia untuk dimintai pertanggungjawaban atas agresinya semakin dekat.” — Alain Berset, Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, 15 Mei 2026\
Daftar 36 Negara yang Bergabung
Dari 46 negara anggota Dewan Eropa, 34 negara menandatangani perjanjian ini, ditambah Australia dan Kosta Rika dari luar Eropa, serta Uni Eropa sebagai institusi. Daftar negara penandatangan meliputi: Andorra, Austria, Belgia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, dan Inggris Raya.
Empat negara anggota Uni Eropa tidak ikut bergabung, yaitu Bulgaria, Hungaria, Malta, dan Slovakia. Negara-negara Balkan yang juga belum bergabung antara lain Serbia, Bosnia-Herzegovina, Makedonia Utara, dan Albania, serta Armenia, Azerbaijan, Georgia, dan Turki.
“Ini bukan sekadar langkah diplomatik. Ini adalah ‘titik tanpa kembali’ dalam pencarian keadilan bagi Ukraina.” — Andrii Sybiha, Menteri Luar Negeri Ukraina, 15 Mei 2026
Siapa yang Bisa Diadili? Batasan Hukum yang Penting
Meski disebut ‘tribunal untuk Putin’, mekanisme hukum ini menghadapi batasan signifikan. Statuta tribunal melarang persidangan in absentia, yaitu mengadili tanpa kehadiran terdakwa, terhadap anggota ‘troika’: presiden, perdana menteri, dan menteri luar negeri Rusia, selama mereka masih menjabat.
Artinya, jaksa masih bisa mengajukan dakwaan terhadap Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, namun proses persidangan akan ditangguhkan hingga mereka meninggalkan jabatan. Persidangan in absentia tetap bisa digelar terhadap pejabat militer senior lain yang dituduh terlibat agresi, termasuk Kepala Staf Jenderal Valery Gerasimov.
Uni Eropa mengalokasikan dana awal sebesar 10 juta euro untuk operasional tribunal. Belanda telah menyatakan kesediaan menjadi tuan rumah tahap awal operasional tribunal di Den Haag.
“Fondasi moral Eropa dan dunia hanya akan pulih ketika kejahatan agresi terhadap Ukraina mendapatkan hukuman.” — Andrii Sybiha, Menteri Luar Negeri Ukraina
Konteks Hukum: Latar Belakang Pembentukan Tribunal
Wacana pembentukan tribunal khusus ini bermula sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Pada April 2022, Majelis Parlementer Dewan Eropa (PACE) pertama kali menyerukan pembentukan pengadilan pidana ad hoc internasional.
Pada 25 Juni 2025, Ukraine dan Dewan Eropa resmi menandatangani perjanjian pembentukan tribunal di Strasbourg. Proses formal penandatanganan oleh negara-negara anggota berlangsung bertahap: pada April 2026, sudah ada 17 negara Eropa dan Kosta Rika yang bergabung. Jumlah itu kemudian melonjak menjadi 36 negara per 15 Mei 2026.
Penandatanganan di Chisinau berlangsung sehari setelah serangan rudal Rusia menghantam gedung apartemen di Kyiv yang menewaskan 24 orang, termasuk tiga anak. Presiden Volodymyr Zelensky hadir di lokasi serangan dan menegaskan Ukraina tidak akan membiarkan serangan seperti itu berlalu tanpa pertanggungjawaban.
Langkah Berikutnya: Proses Menuju Operasional
Masing-masing dari 36 negara penandatangan wajib menyelesaikan prosedur domestik masing-masing sebelum secara resmi bergabung dalam tribunal. Setelah itu, proses pembentukan konkret dapat dimulai, meliputi pemilihan hakim dan jaksa, serta penetapan aturan prosedur pengadilan.
Pengamat hukum internasional mencatat bahwa proses untuk benar-benar mengadili Putin masih akan membutuhkan waktu panjang mengingat tantangan logistis dan politis. Namun kesepakatan Chisinau dipandang sebagai perubahan signifikan dalam lanskap diplomatik dan hukum internasional, karena untuk pertama kalinya ada mekanisme formal yang bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional dan mengumpulkan bukti siap sidang.
Tribunal ini akan bekerja berdampingan dengan Daftar Kerugian (Register of Damages), yang mengumpulkan klaim dari korban agresi Rusia, dan Komisi Klaim Internasional, yang akan meninjau klaim tersebut dan menentukan kompensasi. Format perjanjian bersifat terbuka bagi negara-negara lain yang ingin bergabung di kemudian hari.
Baca juga: Iran Klaim Berhasil Serang Kapal Perang AS di Selat Hormuz, Washington Bantah
