GoTo dan Grab resmi terapkan potongan komisi ojol 8 persen mulai 1 Juli 2026. Penerapan ini menjadi tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Skema Bagi Hasil 8:92 dalam Komisi Ojol 8 Persen

Kebijakan komisi ojol 8 persen merupakan hasil penerapan skema bagi hasil 8:92 antara aplikator dan mitra pengemudi. Aplikator hanya memotong maksimal 8 persen untuk biaya layanan, sementara 92 persen sisanya menjadi hak penuh pengemudi ojek daring.

Skema baru tersebut menggantikan aturan sebelumnya yang membolehkan platform memotong komisi hingga 20 persen dari pendapatan perjalanan. Aturan tersebut tertuang dalam Perpres 27/2026 yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2026.

“Kebijakan tarif 8:92 merujuk pada skema bagi hasil ojek online, di mana aplikator memotong maksimal 8 persen untuk biaya layanan, sementara 92 persen pendapatan perjalanan menjadi hak pengemudi.” – Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI

Grab Indonesia Konfirmasi Implementasi 1 Juli

PT Grab Teknologi Indonesia melalui perwakilannya, Neneng, mengonfirmasi penerapan komisi ojol 8 persen pada layanan transportasi roda dua. Perusahaan menyebut implementasi akan berlaku efektif 1 Juli 2026 untuk seluruh wilayah operasional di Indonesia.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua. Implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026.” – Neneng, perwakilan Grab Indonesia

GoTo, induk usaha Gojek, juga mengonfirmasi penerapan komisi ojol 8 persen pada tanggal yang sama. Kedua aplikator utama transportasi daring kini sejajar dalam menjalankan amanat regulasi pemerintah.

Pengawalan DPR dan Dampak bagi Pengemudi

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil dari proses panjang perjuangan mitra pengemudi. Ia mengingatkan seluruh aplikator menaati aturan tanpa modifikasi tambahan yang dapat merugikan pengemudi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah pekerja informal di ibu kota mencapai 1,98 juta orang per Februari 2026. Sebagian besar di antaranya adalah pengemudi transportasi daring yang bergantung pada kebijakan komisi platform aplikator.

Dengan diberlakukannya komisi ojol 8 persen, mitra pengemudi diharapkan dapat memperoleh peningkatan pendapatan bersih per perjalanan. Aturan tersebut juga menjadi standar baru bagi tata kelola layanan transportasi daring nasional.

Latar Belakang Perpres dan Tuntutan Mitra Pengemudi

Perpres 27/2026 lahir dari rangkaian aksi dan dialog panjang antara pemerintah, DPR, dan asosiasi pengemudi ojek daring sepanjang 2024 hingga awal 2026. Pemotongan sebelumnya yang mencapai 20 persen dinilai memberatkan mitra pengemudi yang menanggung biaya operasional kendaraan secara mandiri.

Selain mengatur batas komisi, beleid tersebut juga memuat aspek perlindungan tambahan bagi pekerja transportasi daring. Cakupan perlindungan meliputi asuransi kecelakaan kerja, akses jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara mitra dan aplikator yang lebih jelas.

Asosiasi pengemudi yang sebelumnya menyuarakan aspirasi terkait komisi ojol 8 persen mengapresiasi tindak lanjut dari kedua aplikator. Mereka menilai implementasi serentak GoTo dan Grab pada 1 Juli mencegah disparitas tarif antarplatform yang dapat merugikan mitra di salah satu sisi pasar.

Sejumlah pengamat ekonomi digital menyoroti potensi penyesuaian model bisnis aplikator pasca implementasi. Aplikator diperkirakan akan mengoptimalkan jalur monetisasi lain seperti iklan dalam aplikasi, layanan keuangan, dan fitur premium pengguna agar tetap menjaga margin operasional.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dijadwalkan memantau ketat implementasi komisi ojol 8 persen pada bulan-bulan pertama. Mekanisme pengaduan mitra yang merasa potongan platform tidak sesuai aturan akan disiapkan melalui kanal resmi pemerintah daerah dan kementerian.

Pakar transportasi menilai kebijakan ini berpotensi menjadi rujukan bagi negara-negara ASEAN lain yang menghadapi persoalan serupa di sektor transportasi daring. Indonesia menjadi salah satu pasar ojek daring terbesar di kawasan dengan jutaan mitra pengemudi aktif setiap harinya. Penataan ulang struktur komisi diharapkan memperkuat keberlanjutan ekonomi sektor ini dalam jangka panjang.

Penerapan komisi ojol 8 persen oleh GoTo dan Grab pada 1 Juli 2026 menjadi babak baru pengelolaan transportasi daring nasional. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus menjaga kelangsungan ekosistem aplikasi di Indonesia.