Sidang etik Eko Hadi Santoso digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Selasa, 17 November 2026. Irjen Eko Hadi menjadi tersangka kedua kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Sebelumnya, tersangka Irjen Ahrie Sonta Nasution sudah lebih dulu disidang dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Jadwal dan Majelis Sidang Etik Eko Hadi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengumumkan jadwal sidang pada Senin, 16 November 2026. Menurut CNN Indonesia, susunan majelis sidang etik Eko Hadi adalah:
- Ketua komisi: Komjen Hendro Pandowo.
- Wakil ketua komisi: Irjen Agus Dwi Hermawan, Asisten Logistik Kapolri.
- Anggota: Irjen Untung Widiatmoko, Kadiv Hubinter Polri.
- Anggota: Irjen Arie Ardian Rishadi, Kakortas Tipidkor Polri.
- Anggota: Irjen Toni Ariadi Efendi, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.”
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri
Dugaan Pelanggaran yang Disangkakan
Menurut Kompas.com, Eko diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Akses ilegal itu diduga dilakukan memakai akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim. Dugaan itu mencakup masa Eko menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun Pelaksana Tugas Kabagmon.
Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan itu dijuntokan dengan sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Jabatan terakhir Eko ditulis berbeda antarmedia. Kompas.com menyebutnya eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, sedangkan CNN Indonesia pada 13 November menyebutnya mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim. Tanggapan Eko maupun kuasa hukumnya belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com.
Pasal Pidana Empat Tersangka
Selain proses etik, Eko termasuk empat tersangka pidana bersama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik menerapkan pasal sesuai peran masing-masing:
- Pasal 258 KUHP tentang penyadapan, ancaman pidana paling lama 10 tahun.
- Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE tentang penghilangan data elektronik, ancaman paling lama 8 tahun.
- Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, ancaman paling lama 6 atau 7 tahun.
Sidang etik Eko Hadi berjalan terpisah dari proses pidana tersebut. CNN Indonesia mencatat tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob, kecuali Slamet Uliandi. Pemeriksaan etik terhadap Listyo Sigit dan Slamet belum dijadwalkan dalam sumber yang dibaca.
Raffi Ahmad Mengaku Baru Tahu Disadap
Di luar sidang etik Eko Hadi, salah satu korban penyadapan yang baru diungkap, Raffi Ahmad, menyampaikan tanggapan. Menurut detikcom, Raffi mengaku baru mengetahui kabar itu.
“Mungkin saya belum bisa komen akan hal itu.”
Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
Raffi menyatakan menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berwenang. Daftar korban lain yang diungkap Bareskrim diulas dalam artikel korban penyadapan Listyo Sigit.
Konteks: Baintelkam Usul Penyadapan Wajib Diaudit
Pada Senin, Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR soal RUU Penyadapan. Menurut CNN Indonesia, ia mengusulkan setiap penggunaan alat sadap dicatat tanpa bisa diubah atau dihapus.
“Memuat siapa yang memerintahkan asal perintahnya apa, kemudian tertulisnya seperti apa dan waktu dimulainya.”
Komjen Dedy Kusuma Bakti, Kabaintelkam Polri
Menurut Dedy, setiap penyadapan juga harus punya dasar tertulis dan batas waktu. Ia menyebut Baintelkam kini menetapkan batas waktu satu bulan.
“Ada dasarnya dan itu ada batasnya. Kalau di kami sekarang kami tetapkan satu bulan apa aja.”
Komjen Dedy Kusuma Bakti, Kabaintelkam Polri
Dedy juga mengusulkan audit berkala untuk mencocokkan catatan penggunaan dengan izin yang sah. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut aturan penyadapan saat ini masih tersebar di KUHAP, UU KPK, UU Intelijen, UU Polri, UU Kejaksaan, hingga UU Narkotika.
Menurut Kompas.com, Habiburokhman ingin RUU Penyadapan menyatukan prosedur yang kini berbeda antarlembaga. Ada lembaga yang wajib mengantongi izin pengadilan, ada pula yang dapat menyadap tanpa izin.
“Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR
Pembahasan RUU itu dimulai sehari sebelum sidang etik Eko Hadi, ketika proses etik dan pidana para tersangka masih berjalan.
Status Terkini Sidang Etik Eko Hadi
Hingga Selasa pagi, 17 November 2026, sidang etik Eko Hadi dijadwalkan berlangsung dan putusannya belum diumumkan. Penyidikan pidana terhadap keempat tersangka masih berjalan di Bareskrim Polri.







