Sosok Brigjen TK dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto kini diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan TK adalah perwira tinggi aktif berpangkat brigadir jenderal, Jumat, 13 November 2026.
Nama Brigjen TK dalam kasus penyadapan pertama kali muncul saat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan perkara di Komisi III DPR sehari sebelumnya. TK disebut menerima perintah melakukan pengawasan atau surveillance.
Peran Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis, 12 November 2026, Suyudi menguraikan peran Irjen Ahrie Sonta (AS). Ahrie menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Bareskrim pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
“AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.”
Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri
LSP adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Paparan tersebut dimuat Antara dan sejumlah media lain dengan kutipan yang sama.
Bentuk pengawasan yang dilakukan TK, sasaran surveillance, serta waktunya belum dirinci Kapolri dalam rapat itu. Keterangan TK kini menjadi bagian dari penyidikan kasus penyadapan ilegal.
Polri: TK Perwira Aktif, Bukan Mantan Kapolri
Isir menyampaikan penjelasan soal Brigjen TK dalam kasus penyadapan lewat siaran pers Divisi Humas Polri. Menurut CNN Indonesia, ia menegaskan TK bukan mantan Kapolri yang memiliki inisial sama.
“Sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi.”
Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
Saat ini TK menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran profesi. Isir menyebut keterangannya juga didalami penyidik.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini.”
Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
Polri belum mengumumkan nama lengkap maupun jabatan TK saat ini. Status hukum Brigjen TK juga belum disebutkan. Hingga kini, ia tidak termasuk dalam daftar empat tersangka yang sudah diumumkan Bareskrim Polri.
Empat Tersangka dan Pasal yang Disangkakan
Sebelum nama Brigjen TK dalam kasus penyadapan muncul, Bareskrim sudah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka pada 3 dan 5 November 2026. Menurut detikcom, Kapolri merinci peran mereka di Komisi III:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP): diduga memberi perintah penyadapan dan menerima hasilnya.
- Irjen Slamet Uliandi (SU): Kadiv TIK 2021 sampai Oktober 2026, diduga menyetujui penyadapan dan meneruskan laporan harian kepada LSP.
- Irjen Eko Hadi Santoso (EH): diduga menerima perintah penyadapan.
- Irjen Ahrie Sonta (AS): diduga meneruskan perintah ke operator dan melaporkan hasil kepada LSP.
Menurut Kompas.com, penyidik menerapkan Pasal 258 KUHP tentang penyadapan dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Penyidik juga memakai Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE soal penghilangan data elektronik serta Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal.
CNN Indonesia mencatat tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan Slamet belum ditahan karena sakit pascastroke. Ahrie telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik 10 November 2026. Para tersangka belum menyampaikan tanggapan atas paparan Kapolri dalam sumber yang dibaca beritaenam.com.
Konteks: KPK Disebut Jadi Sasaran, LPSK Terima 8 Permohonan
Dalam rapat yang sama, Kapolri menyebut sasaran penyadapan mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian, anggota DPR, KPK, Kejaksaan, aktivis, hingga mahasiswa. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya belum menerima informasi soal pegawai yang disadap.
“KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri.”
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menerima delapan permohonan pelindungan, seluruhnya dari saksi. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyebut belum ada permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator, menurut CNN Indonesia.
Di DPR, anggota Komisi I TB Hasanuddin mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai kewenangan menyadap di Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung perlu dibatasi dan diawasi.
Polri juga sudah menerbitkan laporan polisi baru untuk menyelidiki dugaan makar dalam perkara ini. Paparan Kapolri soal sasaran penyadapan dan rantai perintah sebelumnya diulas dalam artikel dugaan makar Listyo Sigit.
Status Terkini Brigjen TK
Hingga Jumat pagi, 13 November 2026, Brigjen TK dalam kasus penyadapan masih diperiksa Biro Wabprof Propam Polri. Polri menyatakan pemeriksaan etik dan penyidikan pidana berjalan bersamaan untuk mengungkap peran setiap pihak dalam kasus penyadapan kurun 2025-2026.
