beritaenam.com, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memilih people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK) seandainya ada kecurangan Pemilu. Bawaslu menyebut pihaknya memiliki fungsi pengawasan hingga penindakan pelanggaran selama proses pemilu.
“Bawaslu itu diciptakan dan dibentuk dalam rangka untuk melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan serta penindakan selama proses ini, jadi itu bukanlah sebuah lembaga yang bukan hanya sekedar ada, tapi memiliki peran,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Minggu (31/3/2019).
Fritz mengatakan undang-undang telah mengatur mekanisme apabila terjadi berbagai jenis pelanggaran. Dia menyebut, tugas MK nantinya mengurus gugatan sengketa hasil suara.
“Kalau di MK kan hanya fokus kepada sengketa hasil suara,” kata Fritz.
“Undang-undang telah mengatur mekanisme bagaimana apabila ada pelanggaran terjadi baik itu pelanggaran etik, administrasi ataupun itu perselisihan mengenai hasil suara itu dibawa ke MK. Itu adalah mekanisme yang secara konstitusional yang telah dibentuk oleh undang-undang, mekanisme tersebut sudah disediakan apa bila ada kompelen-komplen yang terjadi selama proses, dan setiap tahapan itu ada mekanisme keberatannya,” sambungnya.
Fritz mengatakan saat ini Bawaslu siap menerima laporan yang masuk terkait pelanggaran pemilu. Sehingga menurutnya, apabila terjadi pelanggaran diharapkan dapat melaporkan sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Sekarang saja Bawaslu siap menerima apabila ada komplain yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap proses. Jadi apabila ada sesuatu yang terjadi ya gunakanlah mekanisme yang ada,” tuturnya, seperti dilansir dari detik.com
Sebelumnya, Amien mengatakan Apel Siaga Umat 313 digelar untuk mencegah kecurangan pemilu. Ketua Dewan Kehormatan PAN mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan.
“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah,” kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).
Amien mengatakan akan menggerakkan masa secara demokratis. Dia menjamin tidak ada kekerasan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU.
“Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan,” jelasnya.
