beritaenam.com, Purwakarta – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah ke polisian yang cepat bertindak menyikapi menyebarnya video kampanye hitam yang dilakukan tiga orang ibu di Karawang terhadap capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf.
Dedi menilai, langkah tersebut sudah tepat karena jika polisi tidak segera bertindak, dikhawatirkan akan semakin banyak orang yang melakukan hal semacam itu.
“Ini kan sudah kampanye yang bersifat kriminal. Karena yang namanya kampanye itu menawarkan calon yang diusungnya atau yang akan dipilihnya, bukan membuat fitnah-fitnah baru yang semakin memperuncing keadaan dan membuat dikotomi masyarakat yang semakin terbuka,” ujar Dedi, saat ditemui di Purwakarta, Selasa (26/2).
Dedi melanjutkan, karakter masyarakat Indonesia cenderung suka meniru orang lain. Oleh karena itu, jika kampanye hitam seperti ini dibiarkan, dikhawatirkan aksi serupa terjadi di daerah lain.
“Tuturut munding (suka meniru) dalam bahasa Sunda mah. Agar tidak tuturut munding, harus ada langkah hukum yang ditegakkan. Bukan hanya mengampanyekan 02. Yang mengampanyekan 01 juga apabila melakukan fitnah pada 02, ya silakan untuk diproses,” ujarnya.
Dilansir merdeka.com, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu menilai semua isi dalam video itu sangat mustahil terjadi dan merupakan bentuk fitnah yang keji. Dedi menyebut itu sebagai tindakan kriminal.
“Itu tindakan kriminal, bukan persoalan hanya pidana pemilu tapi saya lebih menyoroti bahwa itu tindakan kriminal. Tindakan kriminal itu lahir dari sebuah pemikiran ideologis. Pemikiran ideologis ini lahir karena sentimen dan konten yang disebarkan saat ini adalah konten agama. Larangan azan, LGBT dan larangan berjilbab,” ungkapnya.
Dedi Heran dengan BPN
Mantan Bupati Purwakarta ini juga menanggapi pernyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang mengklaim pasangan capres cawapres nomor urut 02 saat ini unggul di empat provinsi di Pulau Jawa termasuk Jawa Barat menurut hasil survei internal.
Dia heran dengan klaim itu. Apalagi ada kejadian tiga ibu di Karawang justru melancarkan kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik Prabowo-Sandiaga.
“Kalau sudah menjadi daerah kekuasaanya, untuk apa ada yang melakukan kampanye datang ke rumah bilang nanti kalau Jokowi terpilih enggak ada yang azan lagi, enggak boleh pakai kerudung. Perempuan kawin sama perempuan, lelaki kawin sama lelaki. Kalau masih ada orang yang berkampanye seperti itu, berarti belum terkuasai,” kata Dedi.
Menurutnya, pernyataan BPN tidak relevan lantaran masih banyak kampanye hitam yang justru menyerang pasangan capres cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin. Menurut dia, kampanye hitam seharusnya ditujukan kepada pasangan yang unggul.
“Kan logikanya sederhana. Kalau sudah terkuasai ngapain ada yang kampanye seperti itu,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam video itu, tiga orang ibu mengatakan bahwa jika Jokowi-Maruf Amin menang, tidak akan ada suara azan dan tidak ada yang memakai kerudung. Lalu disebutkan pula bahwa perempuan sama perempuan dan laki-laki sama laki-laki boleh menikah.
Video tersebut diunggah pemilik akun Twitter @citrawida5. Dalam video tersebut tampak perempuan tengah berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda.
“Moal aya deui sora azan, moal aya deui Nu make tiyung. Awewe jeung Awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang pakai kerudung, perempuan dan perempuan boleh menikah, laki-laki dan laki-laki boleh menikah),” kata perempuan dalam video tersebut.
Video itu diduga dibuat dan diunggah @citrawida5 pada 13 Februari 2019. Tercatat sebuah alamat rumah di Perumahan Gading Elok 1, Blok 014 Nomor 12A, RT 004 RW 029, Karawang.
Kepolisian pun langsung bertindak cepat. Ketiga perempuan yang diduga pelaku dalam video kampanye hitam itu pun diamankan. Mereka kemudian dibawa ke Polda Jabar untuk diperiksa intensif. Saat ini ketiga perempuan itu masih dalam pemeriksaan kepolisian.
