Kalimantan – Demo di Kaltim ricuh pada Selasa (21/4/2026) setelah ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengepung Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kalimantan Timur di Samarinda. Polisi mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa setelah Gubernur Rudy Masud menolak menemui pendemo. Demonstrasi ini merupakan puncak kekecewaan warga atas serangkaian kebijakan kontroversial yang terakumulasi sejak Rudy Masud dilantik pada 20 Februari 2025.
Berikut adalah tujuh kontroversi utama yang menjadi pemicu demo di Kaltim ricuh tersebut, dirangkum dari berbagai sumber berita terpercaya.
7 Kontroversi Gubernur Rudy Masud Pemicu Demo di Kaltim Ricuh
- Pengadaan Mobil Dinas Range Rover Rp 8,5 Miliar
Pada akhir Februari 2025, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran Rp 8.499.936.000 dari APBD Perubahan 2025 untuk membeli kendaraan dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e. Kebijakan ini langsung menuai kecaman publik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran di tengah kondisi infrastruktur jalan Kaltim yang masih memprihatinkan. Presiden Prabowo Subianto turut menyentil kebijakan ini secara tersirat. Gubernur Rudy kemudian membatalkan pembelian dan mengembalikan unit kendaraan ke penyedia, dengan dana dikembalikan ke kas daerah. Rudy sempat memberi alasan bahwa Kaltim adalah “etalase Indonesia” sehingga perlu kendaraan representatif.
- Renovasi Rumah Jabatan Senilai Rp 25 Miliar
Belum reda polemik mobil dinas, publik kembali dikagetkan dengan anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur serta fasilitas penunjang yang totalnya mencapai Rp 25 miliar. Berdasarkan data Inaproc Kaltim, anggaran tersebut tersebar ke dalam 57 item belanja, mencakup rehabilitasi bangunan, pengadaan mebel hampir Rp 1 miliar, videotron senilai Rp 700 juta lebih, peralatan dapur Rp 600 juta lebih, hingga pengadaan akuarium laut dan alat fitness. Pemprov mengklarifikasi anggaran sudah melalui mekanisme resmi (TAPD, DPRD, Kementerian Dalam Negeri) dan mencakup kebutuhan beberapa tahun anggaran.
- TAGUPP: Tim Ahli 38 Orang Berbiaya Rp 10,78 Miliar per Tahun
Pada awal 2026, Pemprov Kaltim meresmikan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang beranggotakan 38 tokoh lintas profesi. Total anggaran TAGUPP mencapai Rp 10,78 miliar per tahun, dengan lebih dari Rp 8 miliar khusus untuk honorarium. Salah satu anggotanya adalah mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan honorarium Rp 45 juta per bulan dari APBD. Publik dan pengamat kebijakan mengkritik komposisi tim ini sebagai terlalu gemuk dan rentan menjadi instrumen pemborosan APBD. Adik kandung gubernur, Hijrah Masud, duduk sebagai Wakil Ketua TAGUPP.
- Pengalihan Beban BPJS Kesehatan 49.724 Warga Samarinda
Pada April 2026, Pemprov Kaltim mengalihkan beban iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga tidak mampu kembali ke pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari Wali Kota Samarinda Andi Harun, yang menyatakan pengalihan dilakukan saat APBD sudah ditetapkan sehingga anggaran tidak bisa mengakomodasi kebijakan mendadak tersebut. Lebih dari 49.000 warga Samarinda terancam kehilangan jaminan kesehatan secara tiba-tiba. Gubernur mengklarifikasi bahwa redistribusi bertujuan menata keadilan fiskal antardaerah.
- Narasi Dinasti Politik Keluarga Masud
Publik menyoroti dominasi keluarga Masud di struktur kekuasaan Kaltim. Hasanuddin Masud menjabat Ketua DPRD Kaltim (kakak Rudy), Rahmad Masud menjabat Wali Kota Balikpapan, Syahariah Masud duduk sebagai anggota DPRD Kaltim, Hijrah Masud menjabat Wakil Ketua TAGUPP, dan Abdul Gafur Masud adalah mantan Bupati Penajam Paser Utara. Cengkeraman satu keluarga di cabang eksekutif dan legislatif ini memicu kekhawatiran matinya mekanisme check and balances di Kalimantan Timur.
- Intimidasi terhadap Jurnalis oleh Ajudan Gubernur
Pada Juli 2025, seorang ajudan pribadi gubernur berinisial S terekam melontarkan kata “tandai, tandai” dengan nada intimidatif kepada jurnalis berinisial F yang hendak melakukan wawancara cegat (doorstop). Insiden ini memicu kecaman resmi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim. Tindakan tersebut dinilai merendahkan profesi wartawan dan mencederai iklim demokrasi.
- Pernyataan Nyinyir kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Pada April 2025, Rudy Masud menjadi perbincangan nasional setelah melontarkan sebutan “Gubernur Konten” kepada Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, dalam sebuah rapat di DPR RI. Pernyataan ini menuai hujatan dari warganet di akun media sosial pribadinya karena dianggap bernada meremehkan. Rudy kemudian mengklarifikasi bahwa ucapannya adalah bentuk pujian antarsahabat lama atas keberhasilan KDM menekan anggaran iklan melalui konten organik.
Demo di Kaltim Ricuh: Kronologi 21 April 2026
Akumulasi tujuh kontroversi di atas mendorong puluhan ribu warga dari 44 hingga 56 elemen organisasi massa menginisiasi aksi besar pada 21 April 2026. Tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan Hari Kartini sebagai bentuk penghormatan kepada peran perempuan dalam menjaga ekonomi rumah tangga.
Massa berkumpul di Islamic Center Samarinda sejak pagi, kemudian bergerak ke Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, lalu melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada. Koordinator lapangan Erly Sopiansyah memperkirakan sekitar 2.500 hingga 4.000 peserta turun ke jalan. Polda Kaltim mengerahkan 1.700 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanan.
“Di saat ekonomi lagi susah, Gubernur kami malah berleha-leha melakukan pemakaian anggaran daerah yang seenaknya sendiri.”
Erly Sopiansyah, Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim
Massa membawa tiga tuntutan utama: audit dan evaluasi menyeluruh kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, serta desakan agar DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Aliansi juga secara terbuka menyerukan agar Rudy Masud mengundurkan diri, meski mengakui jalur pemakzulan konstitusional melalui hak angket memerlukan proses panjang.
Gubernur Menolak Temui Massa, Situasi Memanas
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Endar Priantoro mengonfirmasi bahwa Gubernur Rudy Masud dan Wakil Gubernur Seno Aji berada di dalam kantor saat aksi berlangsung. Namun pihak Pemprov memutuskan tidak menerima audiensi langsung dari massa.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi.”
Irjen Endar Priantoro, Kapolda Kalimantan Timur
Penolakan ini membakar emosi massa. Ketegangan memuncak sekitar pukul 18.00 WITA dengan aksi saling lempar antara peserta dan petugas. Polisi kemudian mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA dan sejumlah peserta aksi diamankan. Demo di Kaltim ricuh malam itu menjadi peristiwa yang paling banyak dibicarakan secara nasional.
Gubernur Rudy Masud keluar dari kantor sekitar pukul 21.10 WITA dengan pengawalan ketat, berjalan cepat menuju rumah jabatan tanpa memberikan satu pun keterangan kepada wartawan yang menunggunya.
DPRD Tanda Tangani Pakta Integritas, Gubernur Bicara Lewat Instagram
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menemui massa dan menandatangani pakta integritas. Dewan menyatakan kesiapan melakukan audit total terhadap kebijakan Pemprov dan membuka peluang penggunaan hak angket, dengan catatan proses harus melalui mekanisme resmi internal parlemen.
Sehari setelah demonstrasi, Gubernur Rudy Masud baru memberikan tanggapan melalui video di akun Instagram resmi Pemprov Kaltim. Ia mengucapkan terima kasih kepada peserta aksi dan berjanji memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas. Ke depan kami dan seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan berakselerasi untuk memperbaiki kinerja-kinerja kami.”
Gubernur Rudy Masud, melalui Instagram resmi Pemprov Kaltim, Rabu (22/4/2026)
Kaltim di Persimpangan: Penyangga IKN di Bawah Tekanan Publik
Kalimantan Timur merupakan provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), posisi yang menempatkannya di bawah sorotan nasional maupun internasional. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menegaskan bahwa gerakan ini murni merupakan ekspresi kekecewaan rakyat dan bukan gerakan yang ditunggangi kepentingan politik pascapilkada.
“Ini permintaan masyarakat untuk meminta beliau mundur dari Gubernur Kalimantan Timur. Kalau dia legawa, ya mundurlah.”
Erly Sopiansyah, Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim
Baca juga: Ratusan Truk Sampah di Bali Kepung Kantor Gubernur, TPA Suwung Dibuka Lagi 2 Kali Seminggu
