Gelombang demo Indonesia Bangkrut masih terus bergulir di sejumlah kota sejak pertama kali digelar pada 12 Juni 2026 untuk memprotes pengelolaan anggaran negara.
Awal Mula Demo Indonesia Bangkrut
Rangkaian unjuk rasa yang dikenal sebagai demo Indonesia Bangkrut atau Reformasi Jilid 2 mulai digelar pada 12 Juni 2026. Aksi awalnya diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran HI serta Monas.
Dalam perkembangannya, aksi dengan tuntutan serupa muncul di banyak daerah lain, antara lain Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Surabaya, hingga Medan. Demonstrasi tersebut menyoroti buruknya pengelolaan negara dan anggaran pada periode kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan Utama Massa Aksi
Sejumlah tuntutan diangkat para demonstran, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis, perbaikan tata kelola anggaran, dan peninjauan program Koperasi Desa Merah Putih. Program koperasi itu dikritik karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip keanggotaan sukarela dan pengelolaan demokratis.
Kritik juga mengarah pada alokasi sebagian besar dana desa untuk mendukung program koperasi tersebut. Hal itu dikhawatirkan mengurangi ruang fiskal pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan lain yang selama ini bergantung pada dana desa.
Respons Pemerintah atas Demo Indonesia Bangkrut
Menanggapi demo Indonesia Bangkrut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan pemerintah justru telah menghemat anggaran. Penghematan disebut dilakukan melalui efisiensi belanja, penguatan ketahanan energi, hingga evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
“Mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor.” — Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto sendiri menyoroti adanya anomali pertumbuhan ekonomi, yakni ekonomi tumbuh sekitar 5 persen namun jumlah penduduk miskin justru bertambah. Hal itu disampaikannya sebagai bagian dari respons terhadap kritik publik.
“Kenyataannya setelah tujuh tahun tumbuh 5 persen, masa penduduk miskin tambah?” – Prabowo Subianto, Presiden RI
Istana juga memastikan layanan Makan Bergizi Gratis yang sudah berjalan tidak akan dihentikan, sedangkan pembangunan satuan pelayanan baru yang belum beroperasi akan dievaluasi terlebih dahulu sesuai kebutuhan.
Isu Lain yang Disorot dalam Demo Indonesia Bangkrut
Selain soal anggaran, demo Indonesia Bangkrut juga menyoroti keterlibatan unsur militer dalam pengawasan pembangunan koperasi, rencana impor kendaraan untuk kebutuhan operasional, serta ketidakjelasan sumber anggaran sejumlah program. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak turut menjadi bagian dari tuntutan massa.
Pemerintah menyatakan tengah membenahi tata kelola minyak nasional sebagai respons atas keluhan tersebut. Sejumlah pejabat menegaskan bahwa langkah perbaikan dilakukan secara bertahap dan tidak bisa instan.
Aksi-aksi tersebut umumnya digelar di depan gedung DPR, DPRD, dan kantor pemerintahan daerah. Di beberapa lokasi, demonstrasi sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat, meski sebagian besar berlangsung damai.
Pengawalan Aparat dan Dinamika di Daerah
Aparat keamanan menyiagakan ribuan personel gabungan untuk mengawal jalannya demo Indonesia Bangkrut di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sejumlah ruas jalan sempat ditutup untuk mengantisipasi penumpukan massa.
Di tengah aksi, muncul pula demonstrasi tandingan yang mendukung program Makan Bergizi Gratis. Sebagian kelompok masyarakat menilai program tersebut membantu perekonomian keluarga dan meminta agar pelaksanaannya tidak dihentikan.
Tanggapan Pengamat dan Sikap Mahasiswa
Sejumlah pengamat menilai gelombang aksi ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap arah pembangunan dan implementasi kebijakan pemerintah. Mereka mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan perwakilan mahasiswa untuk mencari titik temu.
Di sisi lain, kalangan mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tuntutan hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Mereka menekankan pentingnya menjaga gerakan tetap damai, tertib, dan bebas dari penunggangan kepentingan pihak tertentu.
Pemerintah pun berulang kali menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan. Sejumlah pejabat menegaskan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan secara berkelanjutan demi memastikan program tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Rangkaian demo Indonesia Bangkrut juga memunculkan diskusi luas di ruang digital, mulai dari media sosial hingga forum diskusi publik. Berbagai pihak menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif dan tidak anarkistis.
Baca juga: Taufik Hidayat Ditangkap, Pelaku Penyekapan dan Penganiayaan yang Viral
