Gelombang demo mahasiswa kembali mengguncang Jakarta pada Senin (4/5/2026). Tiga titik aksi digelar secara serentak: BEM SI Kerakyatan bersama koalisi masyarakat sipil dijadwalkan berunjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mulai pukul 11.00 WIB; DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar aksi di kawasan Silang Selatan Monas pukul 10.00 WIB; dan BEM UNINDRA bergerak menuju kompleks DPR/MPR RI.

3.225 Personel Gabungan Kawal Tiga Titik Aksi

Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat mengerahkan 3.225 personel gabungan yang berasal dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran untuk mengamankan seluruh titik demonstrasi. Ini menjadi salah satu pengerahan personel terbesar untuk pengamanan aksi mahasiswa sepanjang 2026.

“Pelayanan aksi unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat mengerahkan 3.225 personel gabungan. Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas.” – Iptu Erlyn Sumantri, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026)

Jauh di atas angka pengamanan biasa, besarnya mobilisasi personel ini merupakan respons langsung atas insiden ricuh yang terjadi pada demonstrasi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5/2026). Bentrokan antara massa dan polisi saat itu terjadi dua kali, termasuk saat mahasiswa mendobrak barikade dan membakar ban karena tidak ada pejabat pemerintah yang bersedia menemui mereka.

Ultimatum Setelah Hardiknas Ricuh

Aksi hari ini merupakan tindak lanjut langsung dari ultimatum yang dikeluarkan mahasiswa usai demonstrasi Hardiknas. BEM SI dan aliansi mahasiswa menegaskan akan menggelar aksi lebih besar jika pemerintah tidak segera merespons 10 tuntutan yang telah mereka ajukan.

Demo Hardiknas 2 Mei lalu sendiri berlangsung di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ricuh pertama pecah saat massa mendobrak barikade polisi. Kericuhan kedua terjadi sekitar pukul 17.55 WIB setelah ultimatum 30 menit agar pejabat pemerintah menemui massa tidak terpenuhi. Situasi baru kembali kondusif pada pukul 18.10 WIB setelah pernyataan sikap dibacakan dan massa membubarkan diri.

“Melihat kondisi di wilayah Jakarta dan beberapa daerah yang semakin tidak kondusif karena banyaknya kerusuhan, itu adalah tindakan yang jauh dari harapan kami. Kami memilih mundur selangkah dan memastikan akan ada aksi di waktu yang tepat.” – Muhammad Ikram, Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan

10 Tuntutan BEM SI: Dari Audit Anggaran hingga Guru Honorer

Dalam aksi Hardiknas, BEM SI membawa 10 tuntutan utama kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan reformasi pendidikan nasional. Mahasiswa menilai anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang nilainya mencapai lebih dari Rp660 triliun belum memberikan dampak nyata bagi kualitas pendidikan di lapangan.

10 TUNTUTAN BEM SI DALAM AKSI HARDIKNAS 2026:

1. Audit menyeluruh anggaran pendidikan Rp660 triliun agar tepat sasaran
2. Pisahkan anggaran pendidikan publik dari pendidikan kedinasan/birokrasi
3. Prioritaskan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer
4. Rehabilitasi seluruh sekolah rusak di Indonesia secara terukur
5. Pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga daerah 3T
6. Evaluasi Permendikbud No.55/2024 untuk lindungi korban kekerasan seksual di kampus
7. Hentikan komersialisasi dan privatisasi pendidikan
8. Jadikan pendidikan prioritas substantif, bukan sekadar formalitas anggaran
9. Kebijakan pendidikan konsisten dan berbasis data
10. Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal

Konteks: Gelombang Demonstrasi yang Terus Berulang

Demo hari ini merupakan bagian dari gelombang panjang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung sejak 2025. Sejak aksi ‘Indonesia Gelap’ pada Februari 2025 dan gelombang kerusuhan Agustus-September 2025 yang merenggut korban jiwa, gerakan mahasiswa Indonesia terus bergerak dengan tuntutan yang makin meluas dari isu pendidikan, ketenagakerjaan, hingga reforma agraria dan transparansi anggaran negara.

Pola yang berulang adalah ketiadaan respons konkret dari pemerintah saat aksi berlangsung, yang kemudian memicu eskalasi. Para pengamat meminta pemerintah membuka dialog nyata, bukan sekadar mengerahkan aparat.