Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer alias Noel Gerungan hukuman penjara lima tahun dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/5/2026). Noel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Tuntutan dan Dakwaan KPK
Jaksa KPK Dame Maria Silaban menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama 10 terdakwa lainnya. Noel didakwa memeras para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 senilai total Rp6,52 miliar serta menerima gratifikasi.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun.”
— Jaksa KPK Dame Maria Silaban, Pengadilan Tipikor Jakarta (18/5/2026)
Selain pidana penjara, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan, serta uang pengganti Rp4,435 miliar. Karena Noel telah mengembalikan Rp3 miliar ke rekening penampungan KPK, sisa uang pengganti yang wajib dibayarkan adalah Rp1,435 miliar subsider 2 tahun penjara.
Tuntutan 11 Terdakwa dalam Satu Perkara
Kasus ini melibatkan 11 terdakwa sekaligus. Koordinator Bidang Kelembagaan Irvian Bobby Mahendro Putro dituntut 6 tahun penjara dengan uang pengganti Rp60,32 miliar. Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto dituntut 7 tahun penjara dengan uang pengganti Rp4,73 miliar. Tuntutan tertinggi dijatuhkan kepada Sekarsari dengan uang pengganti Rp42,67 miliar.
Noel Keberatan, KPK Tegaskan Tuntutan Sesuai Pedoman
Noel menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut dan akan menyampaikan nota pembelaan pada sidang berikutnya, Senin (25/5/2026). Ia menilai tuntutan yang diterimanya tidak proporsional dibandingkan terdakwa lain yang diduga menerima jumlah korupsi jauh lebih besar namun selisih hukumannya tipis.
“Memang di KPK sudah ada pedoman tuntutan pidana. Jadi yang diajukan oleh teman-teman penuntut umum itu sudah ada pedomannya, sudah ada hal yang memberatkan, apa hal yang meringankan, sudah ada patokannya.”
— Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK, Jakarta (19/5/2026)
Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut Noel dinilai tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi sebagai hal yang memberatkan. Sementara hal yang meringankan adalah pengakuan terdakwa atas perbuatannya serta pengembalian sebagian uang hasil tindak pidana. Sidang pleidoi dijadwalkan 25 Mei 2026.
Baca juga: 9 WNI Ditahan oleh Israel Saat Cegat Kapal Flotilla Gaza, Termasuk Jurnalis Tempo dan Republika
