Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara makar terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 November 2026. Gelar perkara melibatkan tim internal dan sejumlah saksi ahli untuk menentukan konstruksi dugaan tindak pidana makar.
Sebelumnya, penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko, termasuk rumah Irjen Eko Hadi Santoso di Cipete, Jakarta Selatan. Hingga kini belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar.
Gelar Perkara Makar Libatkan Saksi Ahli
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan hasil gelar perkara makar akan disampaikan kepada publik. Menurut CNN Indonesia, gelar perkara digelar setelah penyidik menggeledah lokasi-lokasi yang diduga menjadi posko makar.
“Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli. Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan.”
Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Dirtipidum Bareskrim Polri
Perkara dugaan makar telah naik ke tahap penyidikan. CNN Indonesia mencatat, peningkatan status itu berarti Bareskrim telah menemukan unsur tindak pidana terkait makar, sehingga gelar perkara makar menjadi langkah lanjutan untuk mematangkan konstruksi kasus. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Selasa, 17 November 2026, menyatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi.
“Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan.”
Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri
Suyudi juga menyebut penyidik mempelajari perangkat elektronik yang telah diamankan serta alat bukti lain yang dapat menguatkan penyidikan.
“Kemudian alat-alat bukti yang terkait, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini.”
Jenderal Suyudi Ario Seto, Kapolri
Rumah Posko di Cipete Digeledah
Penyidik Dittipidum menggeledah rumah Eko Hadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa malam, 17 November 2026. Menurut Liputan6.com, rumah itu diduga digunakan Eko sebagai posko.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH.”
Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Dirtipidum Bareskrim Polri
Penggeledahan posko itu menjadi bahan bagi gelar perkara makar. Susatyo menyebut ada beberapa posko lain yang juga diperiksa untuk melengkapi barang bukti. Ia belum merinci lokasi posko lain maupun barang bukti yang disita dari penggeledahan.
“Jadi ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan pada prescon berikutnya, ya.”
Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Dirtipidum Bareskrim Polri
Tanggapan Eko Hadi maupun kuasa hukumnya atas penggeledahan dan gelar perkara makar belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com.
Data Empat Tersangka Kasus Penyadapan
Dugaan makar merupakan pengembangan kasus penyadapan ilegal yang telah menjerat empat perwira tinggi Polri. Menurut Liputan6.com dan CNN Indonesia, status mereka sebagai berikut:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden): ditahan di Rutan Mako Brimob.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution: ditahan, dijatuhi PTDH, mengajukan banding.
- Irjen Eko Hadi Santoso: ditahan, dijatuhi PTDH, mengajukan banding.
- Irjen Slamet Uliandi: menjalani tahanan rumah karena sakit, menurut Liputan6.com.
Keempatnya diduga melakukan penyadapan dengan memanfaatkan teknologi milik Polri. Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP tentang penyadapan, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP tentang akses ilegal, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Status keempatnya dalam perkara dugaan makar belum ditetapkan.
Konteks: Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo
Di jalur etik, Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Menurut Kompas.com, Perpol itu diundangkan pada 16 November 2026.
- Majelis KKEP tidak harus berpangkat sama atau lebih tinggi dari polisi yang disidang.
- Pihak yang dapat mengajukan banding dibatasi hanya pelanggar, tidak lagi termasuk suami atau istri, anak, dan orang tua.
- Hasil audit investigasi wajib ditindaklanjuti dengan gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
- Ketentuan batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dalam Pasal 19 ayat (5) juga diubah; sebelumnya paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir tidak menampik salah satu pertimbangan perubahan itu adalah sidang etik Listyo Sigit, yang dijadwalkan pekan depan. Putusan etik Eko Hadi diulas dalam artikel sidang etik Eko Hadi, sedangkan awal penyidikan diulas dalam artikel penyidikan dugaan makar.
Status Terkini Gelar Perkara Makar
Hingga Kamis pagi, 19 November 2026, hasil gelar perkara makar belum diumumkan dan belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar. Bareskrim menyatakan perkembangan penyidikan akan disampaikan dalam konferensi pers berikutnya.








