beritaenam.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan pihaknya menolak seruan melakukan aksi massa ‘People Power” saat pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rabu, 22 Mei mendatang. Demokrat lebih memilih jalur yang konstitusional.
“Saya pastikan dari Partai Demokrat tidak ikut itu (people power). Partai Demokrat itu mengikuti alur yang konstitusional,” kata Hinca di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.
Hinca mengibaratkan pilpres seperti pertandingan sepak bola. Dia mengatakan selama pertandingan masih berlangsung, semua pemain seharusnya tidak meninggalkan lapangan, tetapi harus terus bermain sesuai aturan yang disepakati.
Demokrat, lanjut Hinca, sampai saat ini masih setia bersama koalisi Prabowo-Sandi. Ini merupakan wujud komitmen Demokrat untuk mengikuti pertandingan hingga akhir.
Namun berbeda cerita jika wasit, kata Hinca, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan.
Di titik itu, semua anggota koalisi memiliki kedaulatan yang sama untuk menentukan ke mana mereka akan melangkah selanjutnya.
“Kan bukan koalisi sampai mati toh? Koalisi untuk parpol, untuk capres. Nah, capres itu habis batas waktunya 22 Mei. Yasudah, jangan kau paksa terus main bola capek juga. Sudah berakhir selesai,” tuturnya.
Sekelompok orang bakal melangsungkan demo pada 22 Mei 2019 bertepatan dengan pengumuman Pemilu 2019 oleh KPU. Demo dilakukan karena mereka menuding terjadi kecurangan dalam proses Pemilu.
Namun, Polda Metro Jaya belum menerima permintaan izin atas aksi yang akan digelar pada 22 Mei 2019 tersebut.
Polda Metro akan meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Bahkan, kepolisian sudah melakukan persiapan pengamanan dari jauh-jauh hari.
