beritaenam.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019 sama-sama ingin merebut suara pemilih dari umat Islam. Hal yang membedakan ialah cara kampanye masing-masing peserta Pilpres 2019.
Calon presiden petahana Joko Widodo mencoba merebut suara pemilih Islam dengan menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif, Ma’ruf Amin.
Sedangkan, calon presiden Prabowo Subianto cenderung menggunakan simbol-simbol agama yang sangat keras untuk merebut simpati umat muslim.
“Itu dua-duanya memakai strategi yang sama. Tapi caranya berbeda,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 9 April 2019.
JK tak mau berkomentar banyak soal surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden ke-6 RI itu sebelumnya mengkritik kampanye akbar capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dinilai hanya mementingkan kelompok tertentu dan rawan menimbulkan perpecahan.
JK menilai surat itu urusan internal kubu Prabowo-Sandi. Namun, menurut dia, isi surat itu secara keseluruhan cukup bagus. Persatuan harus tetap dijaga di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia ini.
“Surat Pak SBY ini sebagai pemimpin bagus, walaupun juga dalam kampanye orang mengambil, punya strategi-strategi sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Jadi strategi umum kedua calon itu, strategi Islami. pemilih Islam,” ucap dia, seperti dikutip dari medcom.id
SBY melayangkan surat yang mengkritisi kampanye Prabowo-Sandiaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 7 April 2019.
SBY menuturkan konsep kampanye itu seolah hanya mewakili kelompok tertentu. SBY tidak ingin ada kesan eksklusif untuk menggaungkan kelompok dengan basis agama tertentu.
“Menurut saya, apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK itu tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat, saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar,” ujar SBY dalam surat yang ditulisnya di Singapura, Sabtu, 6 April 2019.
“Cegah demonstrasi apalagi show of force identitas baik yang berbasiskan agama, etnik, serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham, dan polarisasi politik yang ekstrem,” lanjut SBY dalam surat yang disampaikannya kepada Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsudin, Wakil Ketua Umum Syarief Hasan, dan Sekjen Hinca Panjaitan.
