BERITAENAM.com — Gue kadang mikir. Kenapa Jokowi mau capek-capek menempuh jalan yang ribet ini. Coba saja dia santai, gak perlu ngotot mikirin masa depan Indonesia. Mungkin gak banyak yang marah.
Dia bisa ongkang-ongkang kaki. Toh, Pilpres yang akan datang, dia gak punya insentif elektoral lagi.
Tapi, broh…
Penduduk Indonesia tumbuh luar biasa. Anak muda berlimpah. Semua butuh kerja. Lapangan kerja hanya terbuka kalau perusahaan bermunculan. Investasi mudah. Syaratnya, izin gampang. Bahasa kerennya deregulasi.
Untuk itu dia harus memberesi sekian banyak UU. Sekian panjang kepentingan pejabat, organisasi buruh, politisi, preman berjubah, dll. Dia juga harus menjegal sekian tumpuk peluang korupsi yang tercipta karena labirin gelap perizinan. Dia tahu, dia akan dilawan keras.
Sudah jadi rahasia umum, orang malas bikin usaha di Indonesia karena izinnya ruwet. Punglinya banyak. Tukang palaknya di setiap pengkolan. Belum juga mulai, mereka sudah buntung.
Tapi kalau soal perizinan ini gak diberesin, Indonesia menyimpan bom waktu. Kita butuh banyak pengusaha baru, agar bisa menampung sekian puluh juta anak muda di dunia kerja. Jika tidak tertampung, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana. Kalau rakyat lapar, negeri ini beresiko porak poranda.
Itulah kenapa UU Ciptakerja ini diperjuangkan. Yang pasti, siapa pun yang selama ini hidup nikmat dari gelapnya jalur perizinan akan menolak. Serikat pekerja menolak, karena ada kewenangannya yang dipangkas. Misalnya, ketika UMR ditetapkan di propinsi.
Saban tahun, serikat harus demo menuntut UMR. Serikat di kabupaten kota, serikat sektoral, harus eksis buat nakut-nakutin pengusaha. Tapi mereka gak bisa lagi. Kalau mau demo, ke propinsi sana. Sebab upah minimum ditentukan di level propinsi.
Jika UU Ciptakerja ini diterapkan, apa untung bagi Jokowi? Gak ada.
Padahal untuk prosesnya ia rugi. Didemo kanan kiri. Dihujat atas bawah. Diserang depan belakang.
Jika saja dia mikir singkat, yang penting kekuasaannya gak terganggu. Barangkali bukan UU ini yang disorong. Mungkin lebih enak memilih kebijakan kayak presiden sebelumnya. Subsidi BBM. Sampai ratusan triliun.
Meski APBN menguap jadi asap. Meski pembangunan gak kelihatan hasilnya. Tapi kekuasaan aman. Soal masa depan yang berisiko karena duit habis hanya jadi asap kenalpot, toh nanti saat itu terjadi, ia sudah gak jadi presiden lagi.
Buat apa Jokowi harus capek dengar hujatan, ketika memangkas subsidi BBM dan duitnya dialihkan untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan segala infrastruktur.
Buat apa Jokowi harus menempuh risiko hujatan dengan ngotot menghadirkan debirokratisasi dengan UU Cipta Kerja. Padahal yang akan menikmati hasilnya generasi mendatang. Mungkin juga saat hasil itu panen, ia sudah renta.
Tapi itulah. Masa depan adalah hasil dari usaha hari ini. Jika hari ini kita gak memangkas izin yang ribet. Gak menyederhanakan proses berusaha, tidak menggairahkan ekonomi, tidak memupuk pengusaha-pengusaha baru. Bangsa besar ini cuma akan jadi penonton. Rakyat yang banyak hanya jadi pasar.
Dan kesejahhteraan lari ke negeri-negeri yang paling subur iklim usahanya.
Saya jadi ingat omongan Jokowi. Ini periode kedua. Ia tidak punya beban. Ia hanya mencoba meletakkan pondasi buat masa depan Indonesia. Salah satunya dengan memangkas perizinan yang telah menjadi gurita korup.
Dan kini ia dihujat. Hanya karena memikirkan, bahwa Indonesia bukan hanya hari ini san sekarang. Indonesia juga punya masa depan.
Seperti anak-anak kita. Mereka punya hak hidup lebih baik…
