beritaenam.com, Surabaya – Calon Presiden nomor urut satu Joko Widodo ( Jokowi ), membeberkan keberhasilan pemerintah yang membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral hingga mengembalikan PT Freeport Indonesia. Menurutnya, tak mudah membubarkan Petral.
“2015 kita bubarkan petral, setuju nggak? Setuju. Dipikir mudah dan gampang, kalau mudah dari dulu dibubarkan,” ujar Jokowi di depan ribuan Forum Alumni Jatim #01, Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/2/2019).
Tak berhenti di situ, pemerintah juga berupaya merebut aset negara yang sebelumnya dikuasai pihak asing, seperti Blok Rokan yang dikelola PT Chevron Pasific Indonesia dan Blok Mahakam yang sudah kembali dikelola PT Pertamina.
“Kedua kita ambil Blok Mahakam, sudah dikelola 100 persen oleh Pertamina, sebelumnya lebih 50 tahun dikelola lokal Perancis. Apa yang ingin saya sampaikan? Dikira mudah ambil alih begitu,” kata dia.
Karenanya, ia mengingatkan para lulusan pertambangan bersiap diri karena pemerintah sudah berupaya berebut aset negara dan sudah dikelola pemerintah yakni Blok Rokan, Blok Mahakam dan PT Freeport Indonesia.
“Saya ingin menitipkan lulusan-lulusan pertambangan beriaplah karena Blok Mahakam sudah dikelola 100 persen oleh Pertamina, Blok Rokan lebih 90 tahun dikelola Chevron, sudah dimenangkan. Siap-siap kelola itu, jangan sampai kita terlihat berani tapi dalam produksi tidak siap, saya meyakini Arek Suroboyo, Jatim Wani,” kata dia.
Selanjutnya, Jokowi juga mengungkap keberhasilan pemerintah merebut saham PT Freeport Indonesia. Butuh waktu empat tahun mengembalikkan Freeport Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi. Dalam hal ini pemerintah melakukan divestasi atau pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.
Pasalnya, kata Jokowi, tak mudah merebut saham Freeport lantaran banyak pihak yang mencoba menggagalkan langkah pemerintah tersebut.
“Bersiap-bersiap kita kelola itu, kita dapat saham 51,2 persen. Kita kendalikan PT Freeport. Dikira mudah ambil alih Freeport. Empat tahun dikerjakan banyak yang mencoba gagalkan itu karena ada kepentingan yang memanfaatkan itu. Bukan untuk kepentingan nasional tapi untuk kepentingan pribadi-pribadi,” tandasnya.
