Beritaenam.com — Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka.
Retno menegaskan, kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.
“Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna,” ujar Retno setelah mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Hal ini menyikapi kapal-kapal ikan China, yang dilaporkan telah masuk ke perairan Natuna dan melakukan pencurian ikan. Kapal-kapal pencuri ikan itu, bahkan, dikawal oleh kapal Coast Guard China.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan protes keras karena pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh China.
Soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpendapat senada dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.
Masuknya kapal-kapal asing dari China ini, akibat kurangnya kemampuan Indonesia mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kita kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).
TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.
Yudo Margono mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.
“Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,” imbuhnya.
