Pernyataan Mahfud MD menanggapi cuitan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Jokowi. Bagaimana Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terbuka terhadap kritik.
“Pernyataan Presiden Jokowi, kalau pemerintah terbuka terhadap kritik adalah sikap yang sungguh-sungguh. Itu menjadi sikap dasar pemerintah,” kata Mahfud dalam siaran video yang diterima dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin dini hari.
Mahfud mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ke-12 Jusuf Kalla mengenai cara kritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) agar tak dipolisikan.
Menurut dia, pemerintahan yang sehat dan demokratis terbuka terhadap kritik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, sebagai negara demokrasi pemerintah terbuka terhadap kritik. Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis karena laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.
“Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor,” tuturnya.
Mahfud pun menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.
Dia menjelaskan, sejak jaman JK menjadi wapres menyikapi kritik terhadap pemerintah sudah menjadi dilema karena bila kritik ditindak, maka pemerintah bisa disebut diskriminatif. Tapi, kalau tidak ditindak malah menjadi liar.
“Itu konteksnya pertanyaan Pak JK, bukan berarti sekarang mengkritik dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu,” jelas Mahfud.
Mahfud menambahkan, di era Jokowi-JK kritik terhadap pemerintah pun berseliweran dari nama-nama seperti Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.
“Jika ditindak orang ribut, jika tak ditindak juga orang ribut. Inilah demokrasi, oleh sebab itu pemerintah mengambil hal-hal kritik dimasukan ke dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan,” kata Mahfud MD.
Seperti diketahui, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menanyakan bagaimana seharusnya kritik disampaikan ke pemerintah.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK itu melontarkan penyataan berkaitan dengan kritik yang diminta Presiden Jokowi terhadap pemerintah.
Pernyataan Jusuf Kalla ini disampaikan saat menjadi pembicara mimbar demokrasi yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Dalam kesempatan itu, JK mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa berujung pada pelaporan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.
JK berpesan, agar demokrasi ini bisa menjadi cerminan pemerintah untuk tetap menjaga hak setiap individu.
“Rakyat harus meihat jalannya pemerintahan demokrasi yang baik dengan hak yg terjaga dan manfaatnya ada,” kata Jusuf Kalla yang kini di luar pemerintahan ini.
