Terkait isu sindikat vaksin palsu yang diungkap penegak hukum Afrika Selatan dan China, Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan bahwa sindikat semacam itu tidak ditemukan di Indonesia.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memperingatkan bahwa pemalsuan ialah tindak kriminal yang membahayakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Dalam pengadaan di Indonesia, pemerintah menjamin keaslian vaksin karena pengadaannya menggunakan skema kerjasama antara pemerintah dan pemerintah atau government to government (G to G).
“Seluruh pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dengan skema G to G atau antar pemerintah, sehingga keaslian vaksin dapat dijamin,” tegas Wiku.
Ini adalah keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (9/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Mengingatkan masyarakat bahwa ketersediaan vaksin Covid-19 saat ini masih terbatas.
Sehingga masyarakat diminta tidak sembarangan mendapatkannya dengan cara membeli dari pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Sehingga vaksin yang diperjualbelikan secara bebas sudah pasti merupakan komoditas palsu,” lanjut Wiku menekankan.
Pemerintah akan terus memonitor isu sindikat vaksin palsu ini, dan terus mengedukasi serta melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan vaksin dengan skema gotong royong.
Pemerintah juga akan memastikan keaslian vaksin yang diadakan sehingga tidak ada vaksin palsu yang diterima masyarakat.
Dan untuk vaksin yang digunakan di Indonesia harus mengantongi sertifikat Emergency Use of Authorization (EUA) dan nomor izin edar yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM).
Vaksin juga harus mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
