Presiden Prabowo Subianto menargetkan perampingan BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan, demi mewujudkan badan usaha milik negara yang lebih efisien dan transparan.

Target Perampingan BUMN Diumumkan Presiden

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center, Senayan, Minggu, 28 Juni 2026.

Presiden menyebut pemerintah sudah menutup lebih dari 200 perusahaan negara sebagai bagian dari konsolidasi. Proses penataan ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan.

Dalam dialog di lokasi, Prabowo menanyakan langsung target akhir jumlah perusahaan. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjawab angka akhir berada di kisaran 250 perusahaan.

“Bayangkan, lebih dari 750 BUMN kita tutup. Ini uang rakyat semua.”
– Prabowo Subianto, Presiden RI

Alasan di Balik Perampingan BUMN

Prabowo menilai banyak BUMN tidak menghasilkan keuntungan, tetapi tetap membebani negara. Beban itu berupa biaya operasional serta gaji direksi dan komisaris.

Menurut data yang dipaparkan, sekitar 52 persen BUMN masih mencatat kerugian. Total kerugian tersebut diperkirakan mencapai Rp20 triliun.

Presiden juga menyinggung mulai membaiknya kinerja sejumlah perusahaan negara. Ia menyebut sebagian BUMN sudah mulai mencatatkan laba dalam setahun terakhir.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK terhadap karyawan BUMN.”

Sumber: Dony Oskaria, Kepala BP BUMN dan COO Danantara

Danantara Pastikan Tanpa PHK

Dony Oskaria menegaskan perampingan BUMN tidak akan diikuti pemutusan hubungan kerja. Seluruh pegawai perusahaan yang dikonsolidasikan akan dialihkan ke entitas hasil penggabungan.

Ia menjelaskan Danantara tengah melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan. Targetnya menyusut menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan pada 2026.

Menurut Dony, biaya tenaga kerja relatif kecil dibanding potensi efisiensi. Ia memperkirakan biaya pegawai hanya Rp2 sampai Rp3 triliun per tahun, sementara penghematan bisa puluhan triliun.

Arah Transformasi BUMN

Pemerintah menempatkan konsolidasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Langkah ini berjalan seiring penguatan peran Danantara sebagai pengelola aset negara.

Prabowo meminta proses rasionalisasi segera diselesaikan. Tujuannya agar perusahaan negara lebih efisien, transparan, dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Peran Danantara dalam Perampingan BUMN

Proses perampingan BUMN berjalan di bawah koordinasi Danantara. Lembaga ini bertugas mengelola dan mengonsolidasikan aset perusahaan negara. Streamlining dilakukan dengan menggabungkan entitas berfungsi serupa.

Konsolidasi diharapkan menekan tumpang tindih biaya operasional. Banyak perusahaan dinilai memikul beban overhead besar tanpa kinerja sepadan. Penggabungan menjadi salah satu cara menekan pemborosan tersebut.

Pemerintah menargetkan proses ini selesai pada 2026. Jumlah perusahaan negara diproyeksikan menyusut ke kisaran 200 hingga 300 entitas. Angka akhir yang disebut Presiden berada di sekitar 250 perusahaan.

Sorotan terhadap Efisiensi dan Riset

Dalam acara yang sama, Prabowo menanggapi usulan akademisi soal dana riset. Para guru besar mengusulkan sebagian laba BUMN dialokasikan untuk inovasi. Presiden menilai usulan itu baik untuk dipertimbangkan.

Namun ia menekankan pentingnya kondisi perusahaan yang mampu menghasilkan laba. Tanpa keuntungan, alokasi dana riset sulit dijalankan berkelanjutan. Sebagian BUMN disebut sudah mulai mencatat laba dalam setahun terakhir.

Langkah perampingan BUMN ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi. Pemerintah ingin memastikan perusahaan negara bekerja untuk kepentingan rakyat. Transparansi tata kelola menjadi tujuan utama yang ditekankan.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari ekonom dan publik. Sebagian menilai efisiensi memang diperlukan untuk menyehatkan keuangan negara. Sebagian lain menyoroti pentingnya kehati-hatian agar layanan publik tidak terganggu.

Pemerintah menegaskan penataan dilakukan secara bertahap dan terukur. Setiap penggabungan disebut mempertimbangkan kelangsungan operasional dan nasib pegawai. Komunikasi dengan pemangku kepentingan menjadi bagian dari proses tersebut.

Reformasi perusahaan negara bukan agenda yang sepenuhnya baru. Upaya konsolidasi telah berjalan bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menilai momentum saat ini tepat untuk mempercepatnya.

Sejumlah sektor strategis menjadi prioritas dalam penataan ini. Penggabungan diharapkan memperkuat daya saing perusahaan negara. Tujuannya agar kontribusi terhadap perekonomian semakin nyata.

Publik menanti realisasi dari target yang telah ditetapkan. Keberhasilan langkah ini akan diukur dari kinerja dan pelayanan. Transparansi pelaksanaan menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.