Beritaenam.com — Kalangan netizen membuat petisi di laman change.org menolak rencana rapid test 575 anggota DPR dan keluarganya.
Belakangan sejumlah fraksi menolak rencana tersebut. Fraksi PKS diikuti Fraksi PAN dan Demokrat menyatakan tidak akan ambil bagian jika DPR tetap menggelar rapid test.
Rencana rapid test untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar pada Senin (23/3) lalu. Anggota DPR periode 2019-2024 berjumlah 575 orang.
Indra mengatakan rapid test rencananya akan dilakukan pada Kamis (26/3) atau Jumat (27/3), di kompleks rumah dinas DPR RI di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
“Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali,” kata Indra kepada wartawan.
Rencana DPR ini menuai kritik dari masyarakat dan pengamat politik.
Sejumlah pengamat politik menilai standar moral DPR sangat rendah bila tetap memaksakan rencana ini. Sebab, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan rapid test ketimbang anggota dewan.
“Yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu,” kata Jokowi, soal rencana rapid test untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya.
Presiden Joko Widodo tak ingin tes cepat dan massal (rapid test) virus corona (Covid-19) dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tepat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Rapid test diperintahkan Jokowi harus diprioritaskan untuk dokter, tenaga medis dan keluarganya, serta orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
Selain itu Jokowi menyatakan rapid test juga diprioritaskan untuk orang-orang yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pembelian alat tes virus corona untuk pemeriksaan seluruh wakil rakyat beserta keluarganya bukan menggunakan anggaran negara.
Beberapa wakil rakyat berinisiatif untuk membeli alat rapid test Covid-19 sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
“Sebagian anggota inisiatif patungan membeli alat rapid test,” kata Dasco menjelang pembukaan masa persidangan yang direncanakan pada 30 Maret 2020, DPR menggelar tes Covid-19 secara mandiri.
Dasco mengatakan, alat rapid test virus corona dapat dibeli langsung dari produsen di China. Produsen memperbolehkan pembelian oleh institusi dengan minimal pemesanan 20.000 unit.
“Kami kontak langsung. Oleh pabrik di sana ditanya, kalau untuk pembelian per orangan tidak boleh, kalau pemerintah atau institusi boleh. Ya, kami pakai alamat DPR. Tapi bukan uang negara, hanya pakai alamat DPR,” tutur dia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pembelian alat tes virus corona untuk pemeriksaan seluruh wakil rakyat beserta keluarganya bukan menggunakan anggaran negara.
