Beritaenam.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh masyarakat daripada lembaga negara lainnya seperti Polri hingga DPR. Berada di bawah KPK, bertengger Presiden sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.
Hal tersebut diketahui dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 8-10 Oktober 2018.
Survei tersebut melibatkan 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. KPK mendapat kepercayaan dari 85 persen dan presiden mendapat kepercayaan dari 84 persen responden.
“KPK bersama dengan presiden itu adalah dua lembaga produk demokrasi yang paling mendapatkan tingkat kepercayaan di mata publik. Ini kepercayaan secara umum, bukan hanya soal pemberantasan korupsi,” kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Senin (10/12).
Burhanuddin mengatakan di posisi ketiga ada Polri yang mendapat kepercayaan 75 persen. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 73 persen, Pemerintah Daerah (Pemda) 73 persen, Nahdlatul Ulama (NU) 71 persen, Badan Pemeriksa Kuangan (BPK), Pengadilan, dan Kementerian/Lembaga masing-masing 70 persen.
“Polisi 75 persen. Terus terang kepercayaan terhadap polisi di luar dari PR mereka soal pemberantasan korupsi, kepercayaan ini ada peningkatan,” ujarnya.
Sementara lembaga lainnya seperti Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammadiyah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa mendapat kepercayaan di bawah 70 persen.
Sedangkan DPR/DPRD mendapat 60 persen, perusahaan swasta 57 persen, dan partai politik hanya mendapat 50 persen. Posisi terakhir Ombudsman RI yang mendapat tingkat kepercayaan 48 persen.
“Yang paling rendah partai politik dan DPR juga,” kata Burhanuddin.
“Nah ini Ombudsman itu problemnya banyak yang tidak tahu, jadi dapat 48 persen. Mungkin namanya kurang eksotik. Terlalu susah disebut. Yang tidak tahu tinggi lagi,” ujar Burhanuddin menambahkan, seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Pada hari yang sama Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan penghargaan zona integritas birokrasi bersih dan bebas korupsi terhadap tujuh kementerian/lembaga termasuk Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.
Lembaga lain yang menerima penghargaan itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Tujuh lembaga itu dinilai telah menerapkan pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya
“Saya ingin menyampaikan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada para menteri dan pejabat yang menerima penghargaan zona integritas dari kementerian dan lembaga masing-masing,” ujar JK dalam acara penganugerahan di Hotel Sultan, Jakarta.
