Beritaenam.com, Jakarta – Partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, PPP, ikut angkat bicara terkait Partai Demokrat (PD) yang memberi dispensasi kepada kader-kadernya di Papua untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menyebut dispensasi itu hak PD.
“Sebenarnya itu hak politik Demokrat yang memiliki kewenangan internal,” ujar Ahmad Baidowi, Senin (10/9/2018).
Kendati demikian, menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, hal itu memang mengesankan bahwa PD tengah bermain dua kaki. Publik, katanya, akan menilai PD ragu Prabowo-Sandi dapat mengalahkan Jokowi-Ma’ruf.
“Publik akan melihat hal mereka terkesan ragu bisa menang bersama prabowo. Karena realitas dukungan publik lebih banyak ke Jokowi,” katanya.
Awiek pun menyinggung posisi Demokrat yang selama ini berada di barisan pemerintah. Namun, baru pada periode Jokowi-JK, PD berada di luar pemerintah.
“Mohon maaf alamnya demokrat sejak berdiri ini di pemerintahan, baru periode ini mereka berada di luar tapi juga nggak mau disebut oposisi. Maka dari itu kalau ternyata kalah di pilpres besok, maka akan benar-benar berada di luar,” tutur Awiek.
PD memberi dispensasi kepada DPD PD Papua dan kadernya, yang juga Gubernur Papua Lukas Enembe, untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal PD merupakan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Selain DPD Papua, empat wilayah lain seperti NTT, Sulut, Papua Barat, dan Bali juga berpotensi diberikan dispensasi.
Sementara untuk kader PD, tak hanya Lukas, eks Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar pun mendukung Jokowi-Ma’ruf. Malahan Deddy jadi salah satu juru bicara di Tim Kampanye.
Kendati akan mengizinkan kadernya dan DPD-nya di sejumlah wilayah mendukung Jokowi-Ma’ruf, namun PD telah menepis anggapan pihaknya bermain dua kaki. PD juga menegaskan bahwa pihaknya tak mengkhianati Prabowo-Sandi.
