Dugaan makar Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal polisi lain kini diselidiki Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Kamis, 12 November 2026.
Dalam rapat yang sama, Kapolri membeberkan 14 kategori sasaran penyadapan dan rantai perintahnya. Komisi III DPR dalam kesimpulan rapat meminta para tersangka dikenakan pasal makar.
Polri Selidiki Dugaan Makar Listyo Sigit dan Tiga Jenderal
Menurut Kompas.com, Polri menerbitkan laporan polisi baru atas dugaan turut serta atau permufakatan jahat untuk makar. Laporan itu terpisah dari perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik yang sudah disidik.
Namun, Kapolri menegaskan temuan penyadapan belum cukup untuk menyimpulkan makar. Polri masih mengumpulkan petunjuk dan alat bukti sebelum menerapkan pasal tersebut.
“Tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar.”
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Kapolri
Menurut CNN Indonesia, penyelidikan dugaan makar Listyo Sigit dan kawan-kawan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan. Penyidik juga memeriksa personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Empat tersangka dalam kasus ini adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
14 Kategori Sasaran Penyadapan
Selain soal dugaan makar Listyo Sigit, Kapolri membacakan daftar sasaran penyadapan di hadapan Komisi III. Menurut detikcom, sasarannya meliputi:
- Presiden RI dan lingkar Istana.
- Kementerian, lembaga, dan pejabat pemerintah.
- Anggota DPR, partai politik, dan tokoh politik.
- Gubernur dan Kapolda.
- KPK dan Kejaksaan.
- Internal Polri.
- Ormas, aktivis, dan mahasiswa.
Suyudi menegaskan daftar itu merupakan materi penyidikan dan tidak berarti pihak yang disadap terlibat tindak pidana. Kompas.com menulis sasaran juga mencakup media, LSM, dan pengusaha.
Rantai Perintah dan Cara Penyadapan
Rantai perintah ini menjadi bahan penelusuran dalam penyelidikan dugaan makar Listyo Sigit. Menurut Kompas.com, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo melalui Slamet Uliandi, lalu diteruskan kepada Ahrie dan Eko. Perintah disampaikan secara lisan atau lewat grup WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa laporan polisi.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU.”
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Kapolri
Versi detikcom sedikit berbeda. Listyo diduga menentukan target langsung kepada Ahrie selaku Plt Kabagmon, dan menerima laporan hasil sadapan setiap hari dari Slamet sebagai penerima akhir atau end user.
Slamet, Kadiv TIK periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang menyetujui pelaksanaan penyadapan. Nomor target dimasukkan ke sistem LIMS, lalu disadap memakai sistem PLX, dan rekamannya dibuat menjadi transkrip.
Kronologi Kasus Terbongkar
Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Kasus terbongkar setelah muncul perintah membubarkan grup WhatsApp penyadapan dan menghapus data hasil sadapan pada Oktober 2026.
- Oktober 2026: Ahrie diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data di LIMS dan PLX.
- 30 Oktober 2026: peristiwa itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim, dengan identitas pelapor dirahasiakan.
- 3 November 2026: Ahrie ditetapkan sebagai tersangka.
- 10 November 2026: Ahrie dipecat lewat sidang etik dan menyatakan banding.
- 12 November 2026: Polri menerbitkan laporan polisi baru soal dugaan makar Listyo Sigit dan kawan-kawan.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor.”
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Kapolri
Detikcom mencatat tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet tidak ditahan karena sakit stroke.
Komisi III Minta Pasal Makar Diterapkan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membacakan kesimpulan rapat yang menyebut perbuatan para tersangka sebagai tindak pidana makar. Menurut Kompas.com, Komisi III juga meminta keterlibatan pihak lain terus diusut.
“Meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Safaruddin meminta perkara dugaan makar Listyo Sigit dan kawan-kawan segera naik ke penyidikan. Ia juga meminta sidang etik Listyo digelar pekan ini.
Sebelum rapat, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mempertanyakan keberadaan alat sadap yang menurutnya berjumlah hampir 300 unit. Pernyataan itu dimuat Liputan6.com.
Tanggapan kuasa hukum para tersangka atas paparan Kapolri belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com. Pemecatan Ahrie sebelumnya diulas dalam artikel Ahrie Sonta dipecat, sedangkan rencana rapat ini diulas dalam artikel Komisi III panggil Kapolri.
Status Terkini Dugaan Makar Listyo Sigit
Hingga Kamis siang, 12 November 2026, dugaan makar Listyo Sigit dan tiga jenderal lain masih dalam tahap penyelidikan, terpisah dari perkara penyadapan yang sudah disidik. Keempat tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan.
