Irjen Ahrie Sonta Nasution dipecat dari Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. Ahrie Sonta dipecat dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan langsung menyatakan banding.
Ahrie merupakan satu dari empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut dirinya merasa dikhianati oleh perbuatan para tersangka.
Ahrie Sonta Dipecat Usai Sidang Etik 11 Jam
Menurut Kompas.com, sidang berlangsung sekitar 11 jam, mulai pukul 09.09 WIB hingga 20.10 WIB. Liputan6.com menulis sidang dimulai pukul 09.00 WIB.
Ahrie disebut menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dan Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim sebelum kasus ini mencuat. Sidang yang memutuskan Ahrie Sonta dipecat dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko dengan wakil ketua Irjen Pol Roma Hutajulu. Anggota komisi terdiri atas Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengumumkan putusan tersebut. Majelis menyatakan perilaku Ahrie sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif.
“Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.”
Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
Menurut Liputan6.com, pelanggaran yang disebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri.
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri.”
Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
Ahrie Sonta dipecat atas dasar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, menurut Kompas.com. Pasal Perpol yang disebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.
Ahrie Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Ahrie menggunakan haknya untuk menanggapi putusan. Isir menyatakan banding tersebut akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding.”
Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding.”
Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri
Pernyataan langsung Ahrie soal putusan itu belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya Krisna Murti, Ahrie menyatakan akan kooperatif dan terbuka dalam proses hukum.
Status sidang etik tiga tersangka lain, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, belum diumumkan dalam sumber yang dibaca.
Kapolri Merasa Dikhianati, Saksi Diusulkan Dilindungi
Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan sikapnya dalam forum Konferensi Gerakan Pemuda Cipayung Plus di Jakarta. Pernyataan itu dimuat Kompas.com dengan mengutip Antara.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati.”
Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, Kapolri
Suyudi menegaskan akan menindak tegas siapa pun pelakunya, termasuk dari internal Polri. Tiga tersangka, yaitu Listyo, Ahrie, dan Eko, ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan Slamet belum ditahan karena masih dalam pemulihan pascastroke.
Menurut Kompas.com, ketiganya sebelumnya ditahan di Rutan Mabes Polri sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026. Putusan etik yang membuat Ahrie Sonta dipecat diumumkan saat penyidikan pidananya masih berjalan di Bareskrim.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih menelaah permohonan perlindungan untuk enam saksi. Menurut Kompas.com, Ketua LPSK Achmadi menyebut jumlah itu bisa bertambah.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman.”
Achmadi, Ketua LPSK
Respons DPR: Minta Pihak Lain Ditindak
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung putusan PTDH tersebut. Menurut Liputan6.com, ia meminta Polri juga menindak pihak lain yang terlibat.
“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI
“Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI
Habiburokhman menyatakan Komisi III akan terus mengawal penegakan etik dan proses pidana setelah Ahrie Sonta dipecat. Komisi III dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, seperti diulas dalam artikel Komisi III panggil Kapolri.
Konteks: Penyadapan Dibahas di Hambalang
Kasus ini juga sempat dibahas saat Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang, Minggu, 8 November 2026. Menurut Kompas.com, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar ada pembahasan soal penyadapan ilegal. Mendagri Tito Karnavian menyebut Presiden menjelaskan situasi terkini, termasuk soal kebocoran negara.
Pertemuan itu diulas dalam artikel Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri. Peran Ahrie dalam kasus ini, termasuk permintaan izin menghapus file sadapan, diulas dalam artikel tersangka baru penyadapan Prabowo.
Status Terkini Setelah Ahrie Sonta Dipecat
Hingga Rabu pagi, 11 November 2026, Ahrie Sonta dipecat secara etik dan putusannya menunggu proses banding. Proses pidana terhadap empat tersangka penyadapan masih berjalan di Bareskrim, dan keempatnya berhak atas asas praduga tak bersalah.
