Komisi III panggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut rapat akan membahas dalang dan motif penyadapan.
Sementara itu, tersangka Irjen Ahrie Sonta Nasution berjanji terbuka, LPSK menelaah perlindungan enam saksi, dan Bareskrim masih menelusuri dugaan makar.
Komisi III Panggil Kapolri, Bahas Dalang dan Motif
Menurut Kompas.com, Habiburokhman menyampaikan rencana itu dalam keterangannya, Minggu, 8 November 2026. Rapat baru bisa digelar Kamis karena masa sidang DPR dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI
Saat Komisi III panggil Kapolri nanti, rapat akan dipimpin Habiburokhman bersama para wakil ketua, yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni. Ketua MKD Nazarudin Dek Gam juga ikut mendampingi.
Habiburokhman menyebut objek penyadapan mencapai 6.000, termasuk Presiden dan pimpinan Komisi III. Angka itu dimuat detikcom dan belum dikonfirmasi penyidik dalam sumber yang dibaca beritaenam.com.
“Jangan ada kompromi atau toleransi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini.”
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengapresiasi tim khusus bentukan Kapolri. Anggota Komisi III Rudianto Lallo meminta aktor intelektual kasus ini diungkap. Sebelum Komisi III panggil Kapolri, ketiganya sudah menyuarakan dukungan agar kasus diusut tuntas.
“Tegakkan hukum, ya. Siapapun pelakunya, maka dia harus mempertanggungjawabkan pula secara hukum.”
Rudianto Lallo, Anggota Komisi III DPR RI
Ahrie Sonta Janji Terbuka lewat Kuasa Hukum
Dari pihak tersangka, Irjen Ahrie Sonta Nasution menyatakan akan bersikap kooperatif. Menurut Kompas.com, hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Krisna Murti, dalam keterangan video pada Sabtu, 7 November 2026.
“Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini.”
Krisna Murti, kuasa hukum Irjen Ahrie Sonta Nasution
Krisna juga menyatakan tidak ada intimidasi selama proses hukum berjalan dan proses itu berlangsung transparan. Penyidik sebelumnya menyebut Ahrie meminta izin menghapus hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Tanggapan Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, Slamet Uliandi, maupun kuasa hukum mereka belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com. Keempat tersangka berhak atas asas praduga tak bersalah.
LPSK Telaah Perlindungan Enam Saksi
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan dari Polri untuk saksi kasus ini. Menurut CNN Indonesia, jumlahnya enam orang dan keputusan belum diambil.
“Kami masih melakukan penelaahan.”
Susilaningtyas, Wakil Ketua LPSK
Susilaningtyas tidak merinci identitas para saksi tersebut.
Dugaan Makar Masih Ditelusuri Bareskrim
Penyidik belum menjerat para tersangka dengan pasal makar. Menurut detikcom, tim masih menelusuri dugaan tersebut.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut.”
Komjen Asep Safrudin, Kabareskrim Polri
Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta pasal UU ITE. Nomor pasal UU ITE ditulis berbeda antarsumber, yakni Pasal 32 ayat (1) menurut Kompas.com dan Pasal 31 ayat (1) menurut CNN Indonesia.
Dari pihak pemerintah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyebut para tersangka terindikasi makar. Pernyataannya dimuat Antara dan merupakan penilaian pemerintah, bukan penetapan penyidik.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan.”
Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
CNN Indonesia juga mencatat pernyataan Kepala BIN Muhammad Herindra pada Jumat, 6 November 2026, yang menilai perbuatan itu ilegal dan mengarah ke makar.
Latar Belakang Sebelum Komisi III Panggil Kapolri
Bareskrim mengumumkan tiga tersangka pertama pada Selasa, 3 November 2026, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Irjen Slamet Uliandi diumumkan sebagai tersangka keempat pada Kamis, 5 November 2026.
Kapolri kemudian membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Rincian peran para tersangka diulas dalam artikel tersangka baru penyadapan Prabowo, sedangkan sikap Istana diulas dalam artikel penyadapan Prabowo dan sikap Istana.
Menjelang Komisi III panggil Kapolri, Prabowo juga menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang pada Minggu, 8 November 2026.
Status Terkini Setelah Komisi III Panggil Kapolri
Hingga Senin pagi, 9 November 2026, Komisi III panggil Kapolri untuk rapat kerja pada 12 November dengan agenda dalang dan motif penyadapan. Bareskrim masih menelusuri dugaan makar, dan LPSK belum memutuskan permohonan perlindungan enam saksi.
