Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa anggaran MBG dipangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 sebesar Rp67 triliun, dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Keputusan ini diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026), atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Instruksi Presiden demi Efisiensi Anggaran
Purbaya menjelaskan, pemangkasan itu merupakan arahan Presiden Prabowo agar dana Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien. Realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April 2026 baru mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun.
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien.”
– Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI, Jakarta (19/5/2026)
Purbaya menegaskan, pemangkasan anggaran ini bukan berarti program MBG dihentikan. Presiden Prabowo, menurut Purbaya, tengah memperhitungkan skema penghematan terbaik tanpa mengurangi efektivitas pemberian makan kepada peserta didik. Menkeu juga memberikan sinyal bahwa penghematan anggaran MBG lanjutan masih mungkin terjadi.
Capaian Program MBG Hingga April 2026
Berdasarkan data konferensi pers APBN KiTa, program MBG hingga 30 April 2026 telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Serapan anggaran sebesar Rp75 triliun itu tumbuh sejalan dengan ekspansi program ke seluruh 38 provinsi.
Di sisi fiskal, belanja negara secara keseluruhan hingga 30 April tumbuh 34,3 persen dengan realisasi Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun, tumbuh 51,1 persen, terdiri dari belanja kementerian atau lembaga Rp400,5 triliun serta belanja non-kementerian atau lembaga Rp425,5 triliun.
Defisit APBN Terkendali
Defisit APBN per 30 April 2026 tercatat 0,64 persen terhadap produk domestik bruto atau senilai Rp164,4 triliun. Pendapatan negara tumbuh 13,3 persen dengan realisasi Rp918,4 triliun. Purbaya menyebut angka-angka ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang masih solid di tengah tekanan nilai tukar rupiah.
“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang.”
– Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI, Jakarta (19/5/2026)
Pemerintah menyatakan tetap terbuka terhadap berbagai masukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas ini. Angka Rp268 triliun yang disebutkan Purbaya disebut masih bersifat sementara, dengan potensi penyesuaian lebih lanjut yang masih dalam perhitungan.
Baca juga: Rupiah Tembus Rp17.600 per Dolar AS, Pengamat Waspadai Level Rp18.000
