Jakarta – Kasus disertir anggota TNI-Polri di wilayah konflik Papua kembali mencuat, menarik perhatian Peneliti Senior Human Studies Institute (HSI), Syurya M. Nur. Menurut Syurya, rekrutmen afirmatif untuk TNI dan Polri bagi orang asli Papua merupakan langkah penting, namun perlu evaluasi mendalam untuk menghindari masalah disertir di masa mendatang.
“Rekrutmen afirmatif merupakan langkah penting dalam memastikan representasi yang lebih inklusif dan memperkuat kesatuan nasional,” jelasnya. Syurya menekankan perlunya evaluasi terkait penempatan personel yang harus dikelola dengan cermat. “Ini penting untuk menghindari potensi disertir atau pembelotan, terutama di wilayah asal yang rentan terhadap gerakan separatisme,” tambahnya.
Publik baru-baru ini dikejutkan oleh kasus penyergapan disertir TNI Denis Murib yang bergabung dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Paniai pada pertengahan Juni, serta kasus disertir anggota Polres Yalimo, Bripda Anke Mabel, yang membawa kabur empat pucuk AK2000P beserta ratusan amunisinya.
“Kita sangat prihatin dengan kasus demi kasus yang terjadi dari anggota TNI-Polri afirmatif Papua ini. Niatannya baik, tetapi harus ada evaluasi besar terhadap rekrutmen afirmatif ini jika tidak ingin kasus serupa terulang,” tegas Syurya.
Sebagai pakar komunikasi dan politik di Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya memberikan beberapa solusi dan langkah praktis sebagai refleksi rekrutmen afirmatif TNI-Polri asal Papua. Ia menyarankan agar TNI-Polri menempatkan personel asal Papua di berbagai wilayah di seluruh Indonesia untuk mengurangi risiko pembelotan dan memperluas wawasan serta pengalaman mereka.
“Anggota TNI-Polri asal Papua harus diberikan pelatihan khusus yang tidak hanya meningkatkan keterampilan militer atau kepolisian, tetapi juga pemahaman tentang keragaman budaya dan dinamika politik di berbagai daerah NKRI,” katanya.
Selain itu, Syurya menekankan pentingnya dukungan psikologis dan sosial yang kuat dan berkelanjutan bagi personel asal Papua agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan tetap termotivasi dalam menjalankan tugasnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah dan DPR yang sedang menggodok RUU TNI-Polri agar fokus memuat persoalan desentralisasi personel ini. “Pemerintah dan DPR perlu fokus juga pada masalah desentralisasi personel ini, karena ini penting untuk keutuhan kedaulatan NKRI dan menjaga profesionalisme anggota TNI-Polri agar tidak terjerumus pada ekses negatif,” harapnya.
