Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon bagi pekerja tetap dan menitipkannya ke lembaga pemerintah paling lambat Oktober 2027. Ketentuan itu diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan lembaga pengelolanya belum ditetapkan. Kemnaker dan Danantara sama-sama membantah kabar bahwa dana itu akan dikelola Danantara.
Aturan Dana Cadangan Pesangon dalam UU 27/2026
Kewajiban ini diatur dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut CNN Indonesia, berikut poin-poin utamanya:
- Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja yang terkena PHK (Pasal 253).
- Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban ini.
- Dana bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan setiap tahun, lalu ditempatkan di lembaga pemerintah dan dicatat sebagai aset pekerja (Pasal 254).
- Pengelolaan wajib memakai prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan, serta terpisah dari aset lembaga pengelola (Pasal 255).
- Penyediaan dana dimulai sejak hubungan kerja terjadi; besaran dan pemupukannya diatur lewat peraturan pemerintah (Pasal 256).
- Pengusaha dilarang menarik dana selama hubungan kerja masih berlangsung.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut perhitungan dimulai sejak pekerja dikontrak dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
“Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK.”
Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
Cara Pencairan dan Pengembalian Dana
Pasal 257 mengatur pencairan saat pekerja terkena PHK. Dana cadangan pesangon dibayarkan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha.
- Jika dana lebih kecil dari hak pesangon, pengusaha wajib membayar kekurangannya.
- Jika ada sisa setelah hak pekerja dilunasi, sisa dana dikembalikan kepada pengusaha.
- Jika pekerja mengundurkan diri atau hubungan kerja berakhir bukan karena PHK, dana dikembalikan kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja (Pasal 258).
Data Tenggat dan Sanksi
Pasal 321 menyebut kewajiban ini berlaku paling lambat satu tahun sejak UU diundangkan, sehingga tenggatnya 28 Oktober 2027. Menurut detikFinance, Indah menyebut lembaga pengelola ditargetkan mulai bekerja pada 2028.
“Bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon.”
Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
Perusahaan yang tidak patuh dikenai sanksi administratif bertahap menurut Pasal 298. Rincian sanksi berbeda antarsumber:
- CNN Indonesia: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
- detikFinance: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
Nasib dana pesangon yang sudah dikumpulkan perusahaan di DPLK atau dana pensiun sebelum UU terbit juga belum pasti. Indah menyebut aturan teknisnya belum ada, sehingga dana lama bisa tetap di tempatnya atau harus dipindahkan.
Kemnaker dan Danantara Bantah Isu Pengelola
Di media sosial sempat beredar kabar bahwa dana cadangan pesangon akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurut detikFinance, Indah membantah kabar itu dalam keterangan tertulis.
“Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.”
Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
Tim Komunikasi Danantara Indonesia, dalam keterangan resmi Minggu, 15 November 2026, juga menyatakan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola. Kemnaker menyebut aturan pelaksana akan disusun lewat konsultasi publik dengan pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lain.
Latar Belakang: Pesangon yang Tak Terbayar
Indah menyebut kebijakan ini lahir dari banyaknya kasus perusahaan yang gagal membayar pesangon. Ia mencontohkan pailitnya perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah pada awal 2026, dengan hampir 11.000 pekerja yang tidak mendapat pesangon.
“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon.”
Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
Indah juga menyebut mekanisme ini berbeda dengan dana yang dikelola Dana Pensiun atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan. Menurut Indah, Singapura dan negara-negara Eropa sudah lama memiliki lembaga serupa. Tanggapan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja atas ketentuan ini belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com.
Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya diwarnai aksi buruh, seperti diulas dalam artikel demo buruh di DPR.
Status Terkini Dana Cadangan Pesangon
Hingga Senin, 16 November 2026, pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola dana cadangan pesangon dan peraturan pemerintahnya belum terbit. Pengusaha memiliki waktu hingga 28 Oktober 2027 untuk mulai menyediakan dana tersebut.






