beritaenam.com, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat menilai proses hukum politikus Partai Demokrat Andi Arief yang berujung pada proses rehabilitasi sangat melukai rasa keadilan masyarakat.
“Peristiwa tertangkapnya publik figur dan politisi karena kasus narkotika kemudian direhabilitasi itu terasa melukai rasa keadilan masyarakat,” kata Henry dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk “Narkoba dan Kehancuran Kedaulatan NKRI” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/3/2019).
Henry mengatakan, dalam Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna narkotika diancam pidana empat tahun penjara sehingga tidak ada proses langsung rehabilitasi.
Menurut dia, ketika seorang ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika maka harus diproses hukum dan yang menentukan seorang direhabilitasi adalah hakim.
“Saya selalu katakan, jangan rampas kewenangan hakim, boleh ada penilaian yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi dan itu dilampirkan dalam berkas perkara,” ujarnya, seperti dilansir dari Antara
Selain itu keputusan polisi untuk merehabilitasi Andi, menurut Henry, melanggar UU Narkotika dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
Dalam PP tersebut dijelaskan syarat seorang yang direhab adalah pecandu, yaitu orang yang sudah sampai pada tingkat ketergantungan yang akut dan melapor ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti.
“Dalam kasus Andi Arief, dia orang dewasa, memiliki akal sehingga bisa menulis tweet, memesan kamar hotel lalu ditemukan bukti sabu. Saya tahu betul penegakkan hukum, yang lain mungkin bisa dibohongi, saya tidak,” tegas dia.
