Kepala BGN Sebut Keracunan MBG Sidoarjo sebagai Kelalaian yang Disengaja

Kepala BGN Sudaryono menyatakan insiden keracunan massal usai konsumsi menu Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo terjadi akibat kelalaian yang disengaja. Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Kamis, 3 September 2026, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.

Pernyataan Kepala BGN soal Pelanggaran Prosedur di Lapangan

Sudaryono menyebut seluruh aturan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis sudah diberikan kepada pihak pelaksana. Menurutnya, pelanggaran tetap terjadi meski panduan tersebut telah disosialisasikan.

“Ini adalah kelalaian yang disengaja. Saya ulangi, ini kelalaian yang disengaja.” (Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional)

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat. Permintaan maaf itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga penyelenggara program.

Sudaryono menegaskan sanksi tidak berhenti pada pencopotan maupun pemecatan. Apabila aparat menemukan unsur pidana, lembaga menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pihak yang lalai.

Pernyataan Kepala BGN itu menandai pergeseran sikap lembaga terhadap insiden serupa. Sebelumnya, sejumlah kasus keracunan lebih banyak ditangani melalui jalur sanksi administratif.

Sudaryono menyampaikan pihaknya tidak akan pandang bulu apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Ia meminta seluruh penyelenggara program tidak mengabaikan aspek keamanan pangan.

Temuan Pelabelan Ompreng dan Selisih Waktu Konsumsi Makanan

Berdasarkan penelusuran sementara melalui sistem Radar MBG, ditemukan pelanggaran prosedur pelabelan. Ahli gizi dan kepala dapur disebut tidak memberikan label pada setiap ompreng makanan yang didistribusikan.

Praktik di lapangan hanya menggunakan satu label untuk satu penanggung jawab pengiriman. Padahal ketentuan mewajibkan setiap wadah makanan memiliki keterangan waktu masing-masing.

Makanan diketahui matang sekitar pukul 05.00 WIB sehingga seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 09.00 WIB. Namun pada laporan pelabelan tercatat makanan matang pukul 08.00 WIB dengan batas konsumsi pukul 10.00 WIB.

Di lapangan, makanan justru baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.30 WIB. Menu tersebut kemudian disantap para penerima manfaat setelah pukul 12.00 WIB, atau jauh melewati batas waktu yang ditetapkan.

Sanksi Suspend Berat 30 Hari untuk Dapur SPPG Kalitengah

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyatakan lembaganya telah menjatuhkan sanksi administratif. Dapur penyedia menu dikenai penghentian operasional berkategori berat.

“Kami juga suspend berat selama 30 hari SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah.” (Ketut Sumedana, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN)

Selain penghentian operasional, lembaga mengusulkan pencopotan kepala dapur yang bersangkutan. Posisi tersebut diusulkan digantikan setelah proses evaluasi rampung.

Investigasi juga dijalankan bersama dinas kesehatan setempat untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Hasil pemeriksaan disebut akan diumumkan kepada publik setelah seluruh proses selesai.

Sanksi berat merupakan kategori tertinggi dalam skema penghentian operasional yang berlaku. Kategori tersebut membuat dapur tidak dapat memproduksi maupun mendistribusikan makanan selama masa penangguhan.

Selama masa penghentian, penerima manfaat yang biasanya dilayani dapur tersebut dialihkan pengaturannya. Lembaga menyatakan akan memastikan distribusi tetap berjalan melalui mekanisme lain.

Aturan Pelabelan Diperketat di Seluruh Dapur MBG

Menyusul temuan tersebut, lembaga mewajibkan penempelan label waktu pada setiap wadah makanan. Ketentuan itu menggantikan praktik satu label untuk satu kelompok pengiriman.

Kepala BGN turut menginstruksikan seluruh jajarannya menaati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku. Setiap satuan pelayanan diminta mengisi data pelabelan secara benar.

Langkah tersebut dimaksudkan menjaga transparansi waktu konsumsi bagi penerima manfaat. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh dapur penyelenggara program di berbagai daerah.

Sebelumnya, Kepala SPPG Kalitengah Rafli Ridho telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menyatakan menyesal atas kejadian yang menimpa ratusan santri dan pelajar di Kecamatan Tanggulangin.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat total korban mencapai ratusan orang dari pesantren dan 19 lembaga pendidikan. Sampel makanan telah diambil dan diuji di laboratorium kesehatan di Surabaya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelumnya juga mengungkap adanya puluhan satuan pelayanan yang belum melengkapi dokumen perizinan. Temuan itu disampaikan kepada Kepala BGN beserta jajarannya untuk ditindaklanjuti.

Penanganan kasus ini masih berlangsung di tingkat lembaga maupun daerah. Kepala BGN menyatakan hasil investigasi menyeluruh akan menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan proses hukum bila ditemukan unsur pidana.