Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin dinonaktifkan dari jabatannya setelah mengakui menerima uang Rp20 juta terkait rencana pemindahan titik aksi demonstrasi mahasiswa.

Pengakuan Ketua BEM FH UBK soal Uang Rp20 Juta

Universitas Bung Karno menonaktifkan Ketua BEM FH UBK setelah ia mengakui menerima uang dari seorang senior alumni Fakultas Hukum. Pengakuan resmi itu disampaikan kepada pihak kampus dan diumumkan dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Juni 2026.

“Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang senior alumni Fakultas Hukum UBK.” – Daniel Panda, Wakil Rektor III UBK

Menurut pihak kampus, uang itu disebut berasal dari seorang oknum aparat kepolisian dan diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa pada 15 Juni 2026. Uang tersebut diberikan dengan syarat agar massa tidak menggelar demonstrasi di kawasan Istana, melainkan dialihkan ke Gedung DPR.

Meski menerima uang itu, mahasiswa UBK disebut tetap bergerak menuju kawasan Istana. Berdasarkan penelusuran internal, dana Rp20 juta tidak digunakan seluruhnya oleh Ketua BEM FH UBK, melainkan sebagian dibagikan kepada beberapa mahasiswa dan pengurus organisasi lain.

Sikap Resmi Universitas Bung Karno

Rektor UBK Sri Mumpuni Ngesti Rahaju membacakan sembilan poin pernyataan sikap resmi. Ia menegaskan kehadiran mahasiswa dalam pertemuan dengan Wakil Presiden pada 15 Juni 2026 merupakan aspirasi pribadi, bukan mandat universitas.

“Universitas Bung Karno tidak akan menolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus.” – Sri Mumpuni Ngesti Rahaju, Rektor UBK

Kampus membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Penonaktifan berlaku sampai proses investigasi internal dinyatakan selesai.

Pengakuan Terbuka dan Sorotan Publik

Sebelum penonaktifan, Ketua BEM FH UBK lebih dulu mengakui penerimaan uang itu dalam forum terbuka yang diselenggarakan sejumlah BEM fakultas di lingkungan kampus pada Senin, 22 Juni 2026. Pengakuan tersebut beredar luas melalui video di media sosial.

Kasus ini memicu sorotan publik mengenai independensi gerakan mahasiswa. Sejumlah pejabat pemerintah turut mengingatkan agar perjuangan mahasiswa tetap berlandaskan integritas dan tidak ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

“Saya mengakui kesalahan, saya menerima uang tersebut. Rp20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Dari pihak kepolisian.” – Muhammad Abdimaludin, Ketua BEM FH UBK nonaktif

Rincian Pembagian Uang dan Pertemuan dengan Wapres

Berdasarkan penelusuran kampus, dana Rp20 juta yang diterima Ketua BEM FH UBK disebut dibagikan kepada sejumlah mahasiswa dan pengurus organisasi. Sebagian dana mengalir ke pengurus BEM Fakultas Hukum dan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pada hari aksi, 15 Juni 2026, perwakilan mahasiswa UBK sempat diterima melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan poin tuntutan, termasuk evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan kritik terhadap tata kelola koperasi.

Pihak Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara menyatakan masih akan mengecek informasi terkait dugaan aliran dana tersebut. Pemerintah menegaskan akan menunggu hasil penelusuran resmi sebelum mengambil sikap lebih lanjut.

Penonaktifan Ketua BEM FH UBK menjadi salah satu babak yang paling disorot dalam rangkaian aksi mahasiswa Juni 2026. Kasus ini dinilai berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kemurnian gerakan mahasiswa secara keseluruhan.

Imbauan Menjaga Integritas Gerakan Mahasiswa

Sejumlah tokoh dan akademisi mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa idealnya berlandaskan hati nurani dan bebas dari intervensi pihak luar. Mereka menilai transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aksi yang digelar.

Pihak universitas menegaskan komitmen terhadap integritas akademik dan independensi organisasi kemahasiswaan. Kampus juga meminta masyarakat tidak melakukan generalisasi yang merugikan ribuan mahasiswa lain hanya karena tindakan segelintir pihak.

Kasus yang menjerat Ketua BEM FH UBK ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh organisasi kemahasiswaan. Penegakan aturan kampus dinilai penting agar gerakan mahasiswa tetap menjaga marwah sebagai gerakan moral.

Perkembangan kasus ini terus diikuti publik seiring berjalannya investigasi internal kampus. Berbagai pihak berharap proses penelusuran berlangsung transparan dan menyentuh seluruh aktor yang diduga terlibat, baik dari kalangan mahasiswa, alumni, maupun oknum lain di luar kampus yang disebut dalam pengakuan.