Penanganan kasus korupsi MBG menjadi sorotan setelah KPK memutuskan menghentikan sementara penyelidikan di Badan Gizi Nasional karena perkara telah ditangani Kejaksaan Agung.

Alasan KPK Setop Penyelidikan Korupsi MBG

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan keputusan menghentikan sementara penyelidikan korupsi MBG didasari adanya upaya paksa yang telah dilakukan aparat penegak hukum lain. Penegasan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026.

“Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu lakukan aktivitas lagi karena kan kami waktu itu tahapannya masih menyelidiki.” – Setyo Budiyanto, Ketua KPK

KPK sempat mengungkapkan pada 8 Juni 2026 bahwa lembaga itu juga melakukan penyelidikan paralel saat Kejaksaan Agung mengumumkan penahanan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Karena tidak boleh ada dualisme penyidikan, KPK memilih menarik diri sementara waktu.

Penghentian penyelidikan korupsi MBG itu ditegaskan bersifat sementara, bukan permanen. KPK menyatakan tetap membuka pintu koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara yang sedang berjalan.

KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Perkara

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan lembaganya tidak akan menduplikasi penanganan perkara yang sudah ditangani aparat penegak hukum lain. Fokus utama KPK saat ini adalah memastikan proses hukum di masing-masing lembaga berjalan optimal.

“KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lain.” – Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK

Kronologi Penanganan Kasus di Kejaksaan Agung

Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus korupsi MBG. Modus yang diduga adalah menunjuk yayasan tidak memenuhi syarat dan terafiliasi untuk menjadi pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Kejaksaan Agung juga menduga adanya penggelembungan harga pada sejumlah pengadaan barang dan jasa sehingga merugikan keuangan negara. Selain itu, Kejaksaan Agung menolak permohonan justice collaborator salah satu tersangka karena dinilai sebagai pelaku utama.

Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi MBG

Penanganan kasus korupsi MBG di Kejaksaan Agung terus berkembang dengan munculnya tersangka baru. Penyidik menelusuri dugaan manipulasi data satuan pelayanan serta dugaan jual beli rekomendasi pendirian dapur gizi.

Kejaksaan Agung menyatakan permohonan justice collaborator dari salah satu tersangka diuji untuk membongkar aktor intelektual di balik kasus tersebut. Lembaga itu menegaskan proses hukum akan berjalan transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Sementara itu, KPK menegaskan tetap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui penguatan upaya pencegahan korupsi. Lembaga antirasuah itu menyatakan akan menyerahkan data penyelidikan jika diperlukan dalam koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Penghentian sementara penyelidikan korupsi MBG oleh KPK pun menuai perhatian publik. Sejumlah pihak meminta agar penanganan perkara tetap berjalan tuntas, mengingat program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional yang menyerap anggaran besar.

Sorotan Publik dan Harapan Penuntasan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menjadi perhatian luas masyarakat. Terungkapnya dugaan praktik menyimpang dalam tata kelola di tingkat pusat membuat publik menuntut keterbukaan proses hukum.

Sejumlah pengamat hukum menilai koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi kunci agar penanganan perkara berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Mereka mendorong agar pengusutan tetap menyasar aktor utama di balik dugaan penyimpangan tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan sembari proses hukum berlangsung. Penguatan pengawasan dan pencegahan disebut menjadi langkah penting agar program serupa tidak kembali disalahgunakan di masa mendatang.

Penanganan kasus korupsi MBG juga menjadi ujian bagi koordinasi antarlembaga penegak hukum di Indonesia. Publik menaruh harapan agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan, melainkan juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang turut menikmati hasil dugaan penyimpangan tersebut.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendorong agar proses hukum dijalankan secara independen dan bebas dari intervensi. Mereka menilai transparansi penanganan perkara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, sekaligus memastikan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara optimal sesuai amanat peraturan.