Niat mundur Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana, Selasa pagi, 10 November 2026. Istana membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat tersebut.
Gibran menyebut Prabowo memberi saran agar ia menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di DPR, sekitar 50 anggota disebut telah meneken usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazahnya.
Kronologi Niat Mundur Gibran Disampaikan ke Prabowo
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan hal itu dalam konferensi pers di Istana, Selasa, 10 November 2026. Menurut Kompas.com, Gibran menemui Prabowo pada pagi hari dan pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang.”
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
Prasetyo menyebut niat mundur Gibran berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menegaskan Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran dalam diskusi.
Bantahan itu juga dimuat Antara. Menurut Prasetyo, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Gibran Sebut Saran Prabowo: Tetap Fight di PTUN
Gibran memberi keterangan kepada wartawan pada hari yang sama. Ia menyebut ingin menghindari polemik yang berlarut-larut dan menceritakan saran yang ia terima dari Prabowo.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik berkepanjangan.”
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden
Menurut Liputan6.com, Gibran juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN.”
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden
Menurut detikcom, Gibran juga menggambarkan kedekatannya dengan Prabowo saat menjelaskan niat mundur Gibran tersebut. “Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ujarnya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah Prabowo menyarankan perlawanan hukum. Menurut Antara, ia merujuk pandangan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum.”
Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Yusril: Putusan Final, Mundur Lewat MPR
Yusril menilai jalur PTUN tidak lagi berguna karena putusan MK dan MA bersifat final. Menurut CNN Indonesia, ia juga menyebut tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan MA tersebut.
Soal mekanisme, Yusril menjelaskan bahwa pengunduran diri disampaikan secara tertulis kepada MPR. Setelah itu, pemilihan wakil presiden baru dilakukan dalam 60 hari.
“MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru.”
Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas
Yusril menambahkan, selama belum berhenti atau diberhentikan, Gibran tetap berstatus wakil presiden.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut konstitusi tidak mengatur bahwa niat mundur Gibran sebagai wakil presiden diserahkan kepada Presiden. Menurut dia, proses tersebut berada di DPR dan MPR.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat Masuk ke Pimpinan DPR
Di Senayan, usulan hak menyatakan pendapat sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Menurut detikcom, anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut usulan itu diteken lintas fraksi.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani.”
Mardani Ali Sera, Anggota DPR Fraksi PKS
Anggota Fraksi PKS Yanuar Arif menyebut 12 anggota fraksinya ikut meneken. CNN Indonesia menulis delapan fraksi disebut telah sepakat menggunakan hak tersebut, tetapi rinciannya belum dijelaskan.
Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan telah menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang. “Jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” kata Puan. Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi usulan itu dengan menyatakan pemerintah menghormatinya.
Pada Selasa siang, Puan sempat meminta publik tidak berandai-andai karena Gibran masih menjabat wakil presiden.
Anggota Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menilai langkah ke PTUN sebagai upaya mengulur waktu. Adapun Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan menghormati langkah hukum Gibran dan menyebut proses di DPR bisa berjalan paralel.
Latar Belakang: Putusan Lengkap MA soal Suket Gibran
Pada hari yang sama dengan pengumuman niat mundur Gibran, MA merilis putusan lengkap perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Menurut Kompas.com, MA mewajibkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan SMA Gibran bernomor 9149/D.D1/KS/2019.
MA menilai penerbitan surat itu melanggar asas kecermatan formal. MA juga merujuk putusan MK soal sengketa hasil Pilpres sebagai fakta hukum baru.
Sikap partai sebelum pengumuman ini diulas dalam artikel pemakzulan Gibran, sedangkan isi putusan kasasi sebelumnya diulas dalam artikel putusan MA suket Gibran.
Status Terkini Niat Mundur Gibran
Hingga Rabu pagi, 11 November 2026, niat mundur Gibran belum diikuti surat pengunduran diri resmi dalam sumber yang dibaca beritaenam.com. Gibran tetap menjabat wakil presiden, sementara DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat dan Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum.
