Jakarta – Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan produksi kakao lokal melalui pengembangan industri kakao yang melibatkan kebun rakyat. Langkah ini diungkapkan dalam Rapat Internal di Istana Merdeka pada Rabu (10/07). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebutuhan kakao lokal saat ini hanya memenuhi 45% dari total kebutuhan, sedangkan sisanya, 55%, masih diimpor. “Penting untuk melakukan replanting kakao agar luasannya meningkat dan produksinya bisa dua kali lipat,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab dalam replanting dan pengembangan industri berbasis kakao dan kelapa. “Karena kakao dan kelapa adalah kebun rakyat, benihnya akan disediakan oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai BPDPKS. Jadi, BPDPKS tidak hanya menangani kelapa sawit, tetapi juga revitalisasi kakao dan kelapa,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menyediakan fasilitas tambahan untuk membantu perluasan dan revitalisasi kebun rakyat. Pemerintah juga akan mendorong riset untuk pengembangan kakao.
Selain membahas kakao dan kelapa, Menko Airlangga juga menghadiri rapat mengenai bioetanol di Istana Merdeka. Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas tentang bensin bersulfur rendah yang sedang dikaji oleh Pertamina. “Percobaan E5 (ethanol 5%) sudah dilakukan. Sekarang Pertamina harus melakukan studi lebih lanjut tentang pengadaan etanolnya. Kita juga punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, khususnya di Merauke,” pungkas Menko Airlangga.
