Beritaenam.com, Jakarta – Aksi walk out dari Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat deklarasi kampanye damai dinilai bisa memberi efek negatif ke partai yang dipimpinnya. Alasannya, Demokrat tak ikut meneken deklarasi damai tersebut.
“Demokrat perlu mengantisipasi munculnya implikasi negatif dari ketidakikutsertaan Demokrat dalam menandatangani deklarasi damai,” kata Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernades saat dihubungi, Minggu (23/9/2018) malam.
Namun, Arya mengatakan hal negatif tersebut bisa dicegah Demokrat. Dia mengatakan Demokrat bisa membuat suatu perjanjian yang menyatakan kesiapan Demokrat untuk mewujudkan kampanye damai di Pemilu 2019.
“Demokrat perlu antisipasi misal dengan mengirimkan surat pertanyaan yang menunjukkan kesiapan Demokrat dalam berkampanye damai (sebagai pengganti tak teken deklarasi),” jelasnya.
Arya memandang sikap WO SBY itu adalah bentuk protes terhadap penyelenggara pemilu. Dia pun mengatakan seharusnya penyelenggara pemilu bisa mengantisispasi hal yang menjadi penyebab timbulnya protes SBY tersebut.
“Saya kira apa yang dilakukan SBY adalah bentuk protes keras terhadap munculnya atribut partai dan pendukung capres, dalam deklarasi kampanye damai seharusnya bisa diantisipasi penyelenggara pemilu,” kata dia.
Selain itu, dia menganggap rencana SBY untuk mengajukan keberatan ke Bawaslu adalah langkah yang baik. Dia juga mengatakan hal ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi publik agar percaya mengenai mekanisme hukum.
“Rencana SBY mengajukan keberatan ke Bawaslu tentu langkah yang baik bagi pembelajaran, untuk publik agar percaya pada mekanisme hukum untuk menangani suatu masalah,” imbuhnya.
Sebelumnya, SBY meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019. Dampaknya, SBY tak ikut meneken komitmen kampanye damai.
Aksi ini dikarenakan ada atribut partai dan ormas pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di acara deklarasi kampanye damai
“Belum kami masuk di situ, acara udah selesai, sehingga deklarasi pun kami tak bisa naik. Kami tak bisa tanda tangan,” kata Sekretaris Jenderal PD Hinca Panjaitan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9).
Sumber: detik.com
