Beritaenam.com | Pemilu serentak 2024 akan menjadi ujian penting bagi kualitas demokrasi di Indonesia dan pembangunan daerah. Dalam kerangka pemilu yang meriah dan kompleks ini, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi kunci untuk menjamin demokrasi yang sehat, transparan, dan inklusif.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, saat menjadi pembicara dalam sosialisasi pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu Kota Serang, Banten, pada 14 September 2024. Menurutnya, pengawasan partisipatif memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
“Salah satu aspek terpenting dari pengawasan partisipatif adalah bagaimana hal ini bisa mendorong pendidikan politik dan demokrasi di kalangan masyarakat,” jelas Rasminto.
Keterlibatan Publik dalam Demokrasi
Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu tidak hanya memberikan dampak langsung pada kualitas demokrasi, tetapi juga menjadikan masyarakat sebagai aktor aktif dalam proses politik. Dengan berpartisipasi, masyarakat tidak sekadar menerima hasil demokrasi, namun turut berperan dalam memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai aturan.
“Dengan ikut terlibat, masyarakat menjadi aktor penting yang memastikan proses demokrasi berjalan dengan benar dan sesuai aturan,” tambahnya.
Sebagai pakar Geografi Politik dari Universitas Islam 45 (Unisma), Rasminto juga memaparkan beberapa bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan masyarakat, seperti pemantauan langsung di lapangan, pelaporan pelanggaran, dan pemberian masukan terkait penyelenggaraan pemilu.
Pendidikan Politik yang Kritis
Melalui pendidikan politik yang diberikan dalam proses pengawasan partisipatif, masyarakat diajak untuk lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini tidak hanya menciptakan pemilih yang lebih cerdas, tetapi juga masyarakat yang lebih kritis terhadap pilihan mereka.
“Pendidikan politik yang tertanam dalam pengawasan partisipatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik dan demokrasi. Masyarakat akan menjadi lebih kritis dalam memilih dan lebih sadar akan dampak jangka panjang dari calon yang mereka pilih,” ungkapnya.
Dampak Pengawasan Partisipatif pada Pembangunan Daerah
Selain itu, Rasminto juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya berpengaruh pada proses demokrasi, tetapi juga berdampak signifikan pada pembangunan daerah. Ketika masyarakat aktif dalam proses ini, mereka akan lebih menyadari pentingnya memilih pemimpin yang memiliki visi untuk membawa perubahan nyata di daerah mereka.
“Ketika masyarakat terlibat secara aktif, mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan nyata di daerah mereka,” lanjutnya.
Pada akhirnya, Rasminto menegaskan bahwa pengawasan partisipatif akan melahirkan pemimpin yang lebih berkualitas dan akuntabel. Dengan proses demokrasi yang transparan dan partisipatif, pemimpin yang terpilih cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi janji kampanye mereka, terutama terkait isu-isu penting seperti infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
“Proses demokrasi yang transparan dan partisipatif cenderung melahirkan pemimpin yang lebih akuntabel dalam memenuhi janji kampanye, terutama terkait pembangunan daerah,” pungkasnya.
